WahanaNews-Bintan | Proyek jembatan Batam-Bintan (Babin) terus dipersiapkan dengan mulainya studi kelayakan. Proyek ini ditargetkan beroperasi tahun 2025 mendatang.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengungkapkan proyek Jembatan Batam-Bintan masuk dalam proyek Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Baca Juga:
Tingkatkan Daya Saing, Kementerian PU Gelar Konstruksi Indonesia 2024 di ICE BSD
Menurut dia, saat ini kajian ekonomis jembatan Babin sudah sesuai dengan kriteria dan sedang masuk tahap studi kelayakan, pembebasan lahan, izin lingkungan dan dokumen lelang.
“Pemerintah pusat terus melakukan review desain karena pengalaman di masa lalu saat membangun Jembatan Suramadu, rencana dengan realisasi anggaran jauh berbeda. Maka kami sudah bertemu Menteri PUPR dan Direktur Jembatan agar itu disempurnakan,” kata Ansar saat ditemui di Batam, Senin 29 Agustus 2022.
Ansar mengatakan pembangunan jembatan Babin perlu perencanaan yang matang. Sebab menyangkut hajat masyarakat banyak. Berbagai pembahasan juga telah dibahas oleh stalkhorder terkait. Baru-baru ini baru saja rampung soal pembahasan pembebasan lahan.
Baca Juga:
Konstruksi Indonesia 2024, Menteri Dody Tekankan Penggunaan Produk Dalam Negeri
Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait seperti, BP Batam agar mempercepat penyelesaian pembebasan lahan.
“Kami sudah surati BP Batam mudah-mudahan bisa segera diserahkan pembebasan lahan tersebut,” kata Ansar.
Mantan Bupati Bintan itu juga meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan pelelangan atau bidding terbuka agar pembangunan jembatan itu bisa cepat berjalan.
“Untuk Landing Point ke Tanjung Sauh kami harapkan selesai,” kata Ansar.
Karena tujuannya untuk pembangunan daerah aset daerah harus dilepaskan.
“Nantinya jembatan itu bakal jadi tol berbayar,” katanya.
Disinggung kekhawatiran matinya pendapatan pelabuhan Punggur akibat jembatan tersebut Ansar bilang, pelabuhan itu akan dipindahkan. “Kami akan pindahkan. Pengusaha bisa baca peluang,” kata Ansar.[zbr]
