WahanaNews-Kepri | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat ini tengah bersiap untuk melelang ulang salah satu sumber "harta karun" RI di perairan Natuna, tepatnya Blok Gas East Natuna.
Perlu diketahui, Blok East Natuna ini merupakan salah satu sumber penyimpan "harta karun" raksasa karena memiliki sumber daya gas mencapai 222 triliun kaki kubik (TCF), meski yang bisa dieksploitasi nantinya hanya sebesar 46 TCF karena mengandung karbon dioksida (CO2) cukup besar yakni mencapai 71%.
Baca Juga:
Pertumbuhan Tinggi, Dirjen ESDM: Masalah Over Supply Listrik di Jawa-Bali Akan Teratasi
Meski demikian, jumlah sumber daya gas di Blok East Natuna ini bahkan diperkirakan mencapai tiga kali lipat dari cadangan gas di Lapangan Tangguh, Teluk Bintuni, Papua Barat dan Blok Masela, Maluku.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan pemerintah bakal mengumumkan penawaran atau lelang untuk pengelolaan Blok East Natuna atau sebelumnya bernama Blok Natuna D-Alpha ini pada acara tahunan Asosiasi Perusahaan Migas Indonesia atau Indonesian Petroleum Association (IPA) yang bakal berlangsung dalam waktu dekat ini. Rencananya, IPA Convention & Exhibition 2023 akan berlangsung pada 24-26 Mei 2023 mendatang.
Adapun wilayah Kerja (WK) migas yang mempunyai potensi jumbo tersebut nantinya bakal dipecah menjadi tiga WK.
Baca Juga:
Tarif Listrik Triwulan IV Tidak Naik, PLN Jaga Pelayanan Listrik Tetap Andal
"Kita umumkan Natuna D-Alpha (Blok East Natuna) yang CO2 sangat tinggi tapi potensi sumber daya sangat besar. 222 TCF kotor, jadi bersihnya sekitar 46 TCF potensi recover-nya," kata Tutuka saat ditemui di Gedung DPR, dikutip Kamis (6/4/2023).
Seperti diketahui, pemerintah dinilai perlu segera mengembangkan potensi migas jumbo yang berada di Blok East Natuna. Pasalnya, terdapat beberapa kerugian yang akan ditanggung jika blok tersebut tidak segera dikembangkan.
Praktisi Migas dan Ketua Alumni Teknik Perminyakan ITB Hadi Ismoyo mengatakan pengembangan Blok East Natuna sendiri tergantung dari kemauan pemerintah. Oleh sebab itu, dia mendorong pengembangan Blok East Natuna dapat segera dikebut.
"Kalau tidak dikembangkan ada dua kerugian utama. Pertama, revenue buat NKRI. Kedua, geopolitik kawasan," ujar dia kepada CNBC Indonesia beberapa waktu lalu.
Menurut Hadi, paling tidak dengan adanya bangunan fisik di wilayah tersebut, secara tidak langsung pemerintah juga telah menegakkan kedaulatan di East Natuna sebagai bagian utuh wilayah NKRI yang sah dan sesuai hukum internasional.
"Kita sekaligus menegakkan kedaulatan nasional dan sekaligus kedaulatan energi karena sumber daya tersebut dimanfaatkan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat. Multiplier effect daerah terluar seperti Natuna sebagai bagian dari Pro Kepulauan Riau akan semakin terangkat," ujarnya.[ss]
