WahanaNews-Natuna | Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengungkap setidaknya ada 12 perbatasan negara Indonesia yang dinilai rawan. Sebanyak 10 perbatasan di antaranya merupakan perbatasan laut.
"Tentunya kalau kita bicara negara, yang perlu kita waspadai, kita perhatikan, tentunya daerah perbatasan. Kita ini kan memiliki 10 perbatasan laut dan dua perbatasan darat. Nah, ini yang potensinya paling tinggi," kata Yudo di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (20/12/2022).
Baca Juga:
John Wempi Wetipo Tegaskan Komitmen Kemendagri Kawal Percepatan Pembangunan di Wilayah Papua
Dari titik kerawanan tersebut, TNI sudah melakukan diplomasi di perbatasan yang berada di darat. Namun Yudo menyebut salah satu yang paling sulit dilakukan adalah di perbatasan laut Natuna.
"Tapi memang tidak mudah, perbatasan itu tidak dalam waktu satu atau dua tahun. Perbatasan di Natuna itu sudah 14 kali, dari tahun 1973 tidak selesai. Artinya tidak gampang, sehingga kita tetap melaksanakan kerja sama, diplomasi untuk antisipasi terjadinya itu (konflik)," kata dia.
Menyikapi hal tersebut, Yudo mengatakan pihaknya terus melakukan upaya diplomasi dengan negara tetangga agar nantinya tidak terjadi konflik. Selain itu, dia akan memaksimalkan tiga matra TNI dalam melakukan pengamanan.
Baca Juga:
Percepatan Pembangunan di Provinsi Papua Tengah, Wamendagri Mengajak Masyarakat Saling Menjaga Keamanan
"Tentunya perbatasan ini perlu kita laksanakan deploying kekuatan, baik patroli secara intensif, juga menjadi perhatian kita bersama. Sehingga kerawanannya dimulai dari itu," kata dia.
"Kita tidak berharap terjadinya itu, tapi kita tetap siap antisipasi segala yang terjadi. Tentunya kekuatan darat, laut, udara, kita jaga profesionalisme tadi, kemudian alutsista selalu standby. Kita juga tidak lepas dari latihan, supaya selalu terjaga kesiapsiagaan operasionalnya," imbuhnya.
Selain itu, Yudo menyebut pihaknya akan meninjau langsung daerah rawan di Indonesia, mulai Papua, laut Natuna, hingga Aceh.
"Untuk langkah pertama, tentunya daerah rawan strategis yang perlu kita kunjungi mulai Papua, laut Natuna, kemudian juga di Aceh, menjadi prioritas," kata dia.
Meskipun terdapat kelompok kriminal bersenjata (KKB), Yudo mengatakan status Papua belum termasuk daerah operasi militer.
"Saya kira sampai saat ini masih dikategorikan sebagai tindak pidana pelanggaran hukum kriminal. Sehingga masih kewenangan Polri, tapi kita tetap membantu penegakan hukum pidana. Menurut saya, belum sampai taraf (daerah operasi militer) itu. Tapi nanti saya rapatkan dulu dengan komandan-komandan satuan. Tentunya keadaan darurat yang menentukan atas (pemerintah). Saya kira dengan eskalasi sekarang, masih taraf kriminal," jelasnya.
Koordinasi Bentuk Satuan di Tiga DOB Papua
Lebih lanjut, Yudo menyebut pihaknya juga akan berkoordinasi dengan jajaran dan pemerintah terkait rencana pembangunan satuan di tiga daerah otonom baru (DOB) Papua. Jika dinilai perlu, nantinya akan dibangun satuan tersebut.
"Nanti kita akan koordinasikan dengan staf angkatan sehingga di sana, langsung dibentuk satuan atau kerangka dulu atau satgas," kata dia.
"Jadi akan saya tinjau dulu, dan meminta masukan dari pemerintahan daerah mungkin satu bupati, wali kota, satuan yang ada di dana Pangdam, mau kita ajak semuanya untuk berbicara, perlu sekarang atau tidak. Atau kerangka saja, atau satgas saja, nanti akan saya tentukan ya," imbuhnya.[zbr]
