WahanaNews-Natuna | Pembentukan Provinsi Khusus Natuna Anambas disebut akan mengurangi penerimaan Dana Bagi Hasil atau DBH dari Pemerintah Pusat.
Di satu sisi, jika Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas pisah dari Kepri, hal itu akan mengurangi beban APBD Provinsi Kepulauan Riau.
Baca Juga:
Ini Penjelasan Tetangga Kos Wanita yang Diduga Dibunuh Dikamar Kos di Kota Jambi
Anggota DPRD Kepri, Asmin Patros mengungkap jika dilihat dari kacamata penerimaan pendapatan Provinsi Kepri.
Namun menurutnya, jika dilihat dari pemerataan pembangunan Natuna dan Anambas sangat layak menjadi provinsi khusus.
Dalam Mata Lokal Corner, Kamis (8/6/2023), Asmin Patros mengatakan jika berkaca dari APBD Provinsi Kepri, bahwa dana bagi hasil Pajak Bumi dan Gas dari wilayah Natuna yang diterima Kepri dari Pusat sebesar Rp 500 miliar.
Baca Juga:
PUPR Tuntaskan Pembangunan Jalan Teluk Buton-Klarik di Natuna
"Memang angkanya cukup banyak, namun pemerintah provinsi Kepri, memiliki kewajiban untuk membagi dana tersebut membangun tujuh kabupaten kota di Kepri," ungkap Asmin Patros.
Dia juga mengatakan sekarang kesempatan ada untuk membentuk provinsi khusus hal itu harus diambil.
Sementara mengenai pembahasan di DPRD Kepri nanti, Asmin Patros mengatakan, hal tersebut jika dilihat dari perspektif APBD, tentu ada gejolak.
Tetapi hal tersebut tidak bisa juga menjadi alasan, karena ada juga perspektif lain.
Yakni masalah pemerataan pembangunan.
"Saya rasa semua pasti setuju," katanya.
Di tempat yang sama Narasumber lain yakni M Syahid Ridho, Kabid Humas DPW PKS Kepri, mengatakan pemekaran Natuna dan Anambas harus bisa menjawab permasalahan yang sedang dirasakan masyarakat Natuna.
"Maksud kami apakah dengan pemekaran ini bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat, atau yang terjadi saat ini," ujar M. Syahid.
Dia menjelaskan pertanyaan tersebut bukan berarti tidak setuju atau tidak mendukung.
Tetapi pertanyaan tersebut menjadi semangat bagi panitia, untuk menjawab argumentasi dengan apa yang diambil.
Dan jika jawaban dari pertanyaan tersebut sudah dapat, maka perlu dilakukan validasi, agar lebih kuat.
"Jangan sampai nanti setelah terjadi malah terjadi masalah baru," tegasnya.
Hal ini dikatakan M Syahid, karena menurut studi Bapenas bahw masih banyak daerah yang dimekarkan sejak otonomi daerah belum maju-maju sampai saat ini.
Sementara Bambang Royadi, Kepala bidang jaringan dan kerjasama lembaga DPW Partai Gelora Indonesia Kepri menyebut jika Laut natuna merupakan jalur pelayaran Internasional.
Dimana semua kapal dari berbagai negara melintas dari daerah tersebut.
Oleh sebab itu wilayah ini pasti ada komplik. Hal itu harus menjadi antisipasi bagi Indonesia.
"Jadi berbicara pembentukan Provinsi khusus, itu sangat penting, agar bisa mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat," kata , diacara Mata Lokal Corner di Tribunbatam, Kamis (8/6/2023).
Dia menjelaskan pembentukan provinsi khusus Natuna Anambas harus dibarengi dengan keberadaan SDM. Dan jika dilihat saat ini dimana ekonomi Indonesia belum baik.
"Jadi pembentukan provinsi baru itu bukan uang sedikit tentu sangat banyak, tapi saya yakin presiden orang yang tidak pernah menunda,"kata Bambang.
Dia juga menyentil panitia, atas keterlambatan pengajuan tersebut.
Dimana saat ini tahun politik dimana pemerintah membutuhkan biaya yang cukup banyak untuk melaksanakan pesta demokrasi.
"Tetapi walupun demikian, harapan kita semua agar pembentukan ink bisa terwujud sebelum berakhirnya kepeminpinan Jokowi," kata Bambang.
Dia juga mengatakan untuk pembangunan suata daerah memang dibutuhkan campur tangan pemerintah pusat.
SUARA Tokoh Pemuda Natuna di Batam
Natuna dan Anambas merupakan wilayah yang memiliki potensi sangat bagus, dan memiliki wilayah yang sangat luas, namun sulit dijangkau. Mengembangkan Natuna dan Anambas harus ada campur tangan pemerintah pusat.
Inilah yang diungkapkan Candra Ibrahim Tokoh Pemuda Natuna di Batam, menjawab pertanyaan seberapa mendesakkah pembentukan Provinsi Khusus Natuna Anambas, di acara Mata Lokal Corner (MLC) Tribunbatam, Kamis (8/6/2023).
Candea Ibrahim, mengatakan berbicara memgenai pembentukan Provinsi khusus Natuna, melihat dari pernyataan presiden Republik Indonesia yang sudah empat kali ke Natuna dan Anambas.
Dimana dalam kehadirannya di Natuna, sangat terlihat pembangunan yang dilaksanakan."Kita harus menangkap moment ini, untuk kemajuan Natuna dan Anambas,"kata Chandra Ibrahim.
Dia juga mengatakan untuk kemajuan Natuna dan Anambas, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Namun jika pembentukan provinsi khusus yang paling tepat untuk menjawabnya kenapa tidak,"kata Chandra Ibrahim.
Dia menjelaskan untuk pembentukan provinsi khusus ini di harapkan masyarakat Natuna harus terbuka, terhadap industrialisasi dan akulturasi budaya.[ss]
