WahanaNews-Kepri | PT PLN (Persero) mendapatkan predikat Green Ratings terbaik di Indonesia pada sektor energi dan pertambangan atas upaya perseroan dalam melakukan transisi energi. PLN dinilai sebagai perusahaan yang memiliki perhatian lebih di atas rata-rata industri terkait praktik bisnis yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Predikat ini diberikan oleh CNBC Indonesia Research kepada PLN pada acara Green Economic Forum 2023, Senin (22/5) di Jakarta.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dalam sambutannya melalui pesan tertulis yang diterima Antara di Pangkalpinang, Selasa (23/5), mengatakan pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat ditentukan oleh komitmen negara menuju Green Economic. Menurut Moeldoko, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo Indonesia telah berkomitmen kuat mewujudkan Green Economic.
Baca Juga:
Urgensi Krisis Iklim, ALPERKLINAS Apresiasi Keseriusan Pemerintah Wujudkan Transisi Energi Bersih
“Transformasi menuju _Green Economic_ telah dilakukan dan dijalankan secara nyata. Dalam rangka menuju _Net Zero Emission_ pada tahun 2060 Indonesia sudah sangat komit untuk menghadapi perubahan iklim dunia dan mengurangi emisi karbon,” kata Moeldoko.
Karena itu, Moeldoko mengajak seluruh pihak baik dari unsur pemerintah, swasta hingga masyarakat turut mendukung upaya mewujudkan _Green Economic_ di Indonesia.
"Kita sudah menuju ke sana, maka tugas kita semuanya adalah bagaimana memberikan dukungan yang semaksimal mungkin agar kebijakan tentang _Green Economy_ betul-betul mendapat dukungan sepenuhnya dari kita semuanya, dari masyarakat Indonesia," ujar Moeldoko.
Baca Juga:
Di COP29, PLN Perluas Kolaborasi Pendanaan Wujudkan Target 75 GW Pembangkit EBT 2030
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menjelaskan dalam mempercepat pencapaian target _Net Zero Emission_ (NZE) pada tahun 2060, PLN telah melakukan banyak upaya untuk bisa mengurangi emisi karbon. PLN telah mengurangi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang sebelumnya telah direncanakan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019-2028 sebesar 13,3 Gigawatt (GW) dan akan mengembangkan pembangkit EBT hingga 51,6 persen dari total penambahan pembangkit sesuai RUPTL 2021-2030.
"Langkah-langkah ini dilakukan PLN untuk bisa mengurangi emisi dari sektor pembangkitan," ujar Darmawan.
Secara rinci, PLN akan membangun 10,4 GW Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), 3,4 GW pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dan 4,7 GW pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
Darmawan menambahkan dalam upaya pengurangan emisi, PLN telah melakukan banyak langkah _advance_ seperti menggantikan 1,1 gigawatt (GW) pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dengan energi terbarukan dan 800 megawatt (MW) dengan gas alam. PLN juga melakukan _co-firing_ atau pencampuran batu bara dengan biomassa pada 36 PLTU, yang akan terus bertambah menjadi 52 PLTU. Tidak hanya itu, PLN juga melakukan dedieselisasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) sebanyak 1 GW.
"Kami juga sudah melakukan uji coba perdagangan karbon pertama di 26 pembangkit listrik PLN. Selain itu juga mengaktifkan konsumsi energi terbarukan melalui layanan energi hijau atau _Renewable Energy Ceritificate_ (REC)," tambah Darmawan.
Darmawan juga menjelaskan bahwa transisi energi ini tidak bisa dilakukan oleh PLN sendiri, namun juga membutuhkan kolaborasi banyak pihak.
"Ini membutuhkan investasi yang tidak sedikit dan membutuhkan kolaborasi bersama dengan global. Sebab, upaya pengurangan emisi yang kami lakukan ini berdampak langsung pada pengurangan emisi di Jepang, Eropa bahkan Amerika," pungkas Darmawan.
[Redaktur: C. Sopian Simanjuntak]
