KEPRI.WAHANANEWS.CO - Gugusan pulau yang melatar belakangi nama Kepulauan Riau kini seakan hanya berupa sebutan. Wilayahnya yang 96 persen laut telah terangkai. Oleh infrastruktur transportasi, juga telekomunikasi yang memperpendek rentang kendali.
Provinsi Kepulauan Riau - selanjutnya disebut Kepri - merupakan Provinsi ke-32 di Indonesia, berusia 23 tahun pada 24 September 2025 ini.
Baca Juga:
Dinilai Aktif Mendukung Pergerakan Zakat, Wakil Gubernur Kepri Terima Penghargaan di Baznas Award 2025
Kepri merupakan pemekaran dari Provinsi Riau, terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 yang terbagi dalam tujuh kota dan kabupaten: Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Lingga.
Kecuali Tanjungpinang dan Bintan, antara satu kabupaten dengan kota lain semuanya terpisah pulau. Wilayahnya seluas di 251.810,71 km² membentang dari Selat Malaka hingga Laut Natuna di Samudra Pasifik.
Ada 2.408 pulau besar dan kecil. Sebanyak 22 pulau berstatus terdepan, berbatasan dengan Singapura, Malaysia, Vietnam dan Kamboja. Sebanyak 2.272.890 penduduk (pada akhir 2024) tersebar di 394 pulau.
Baca Juga:
Kepedulian Pemprov Kepri Menjaga Kesehatan Jiwa Masyarakat
Kondisi geografis ini menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk memperpendek rentang kendali. Kepri bukan daerah penghasil sehingga sebagian besar kebutuhan pokok masyarakat tergantung dari daerah luar.
Konektivitas menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang merata, sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat dengan berkembangnya berbagai sektor seiring terhubungnya semua wilayah di provinsi ini.
"Karena konektivitas antar pulau di Kepri adalah suatu keniscayaan yang harus terus didorong dan dipercepat. Segala potensi yang dimiliki tidak dapat dieksplorasi dengan baik selama satu wilayah terisolir," papar Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau periode 2024-2029 di Tanjungpinang belum lama ini.
Menurutnya, keberlanjutan pembangunan adalah hal mutlak yang harus dilaksanakan.
"Tidak ada kata egois untuk melanjutkan apa yang telah dikerjakan pemimpin Kepri sebelumnya agar seluruh wilayah di Kepri terajut, dan pembangunan dapat terlaksana secara merata," papar Ansar tentang misi pemerintahannya bersama Nyanyang Haris Pratamura.
Misi yang sebenarnya telah dilaksanakan Ansar Ahmad di periode kepemimpinan sebelumnya, 2021-2023. Tiga fokus pembangunan dalam upaya konektivitas antar wilayah di Kepri yang gencar diupayakan adalah terkait transportasi, infrastruktur digital, serta ketenagalistrikan yang dinilai sangat memengaruhi berkembangnya sektor pembangunan lainnya.
Infrastruktur Transportasi
Untuk memperpendek rentang kendali, Pemerintah Kepulauan Riau sejak awal pembentukannya telah melaksanakan berbagai pembangunan infrastruktur transportasi. Sebagai daerah kepulauan, Provinsi ini sangat bergantung pada transportasi laut dan udara sebagai tulang punggung utama arus barang dan jasa.
Sektor transportasi di Provinsi Kepulauan Riau terus menunjukkan peningkatan yang signifikan.
Hingga saat ini, Kepri memiliki 28 pelabuhan domestik dan internasional yang tersebar di tujuh kabupaten/kota. Keberadaan ini juga ditunjang dengan diadakannya dermaga apung HDPE (High Density Polyethylene).
Dermaga HDPE ini ditempatkan di sejumlah pulau yang selama ini mengalami kesulitan bagi armada penumpang di daerah pulau untuk merapat.
Setidaknya terdapat lima dermaga HDPE yang telah diadakan: di Pantai Indah Kijang Kabupaten Bintan, Pulau Penyengat Tanjungpinang, Sedanau Kabupaten Natuna, Tambelan Kabupaten Bintan, dan Tarempa Kabupaten Anambas.
Untuk mendukung mobilitas masyarakat, PT PELNI (Persero) turut mengoperasikan sejumlah armada. Di antaranya KM Kelud yang melayani rute Batam–Tanjungbalai Karimun–Belawan, KM Bukit Raya.
Armada ini melayani pelayaran hingga wilayah terluar Kepri, dengan rute Sribayintan Kijang–Letung–Tarempa–Natuna–Midai–Serasan–Pontianak–Surabaya, serta KM Sabuk Nusantara (48, 80, 83) yang melayani rute-rute antarpulau di Kepri, termasuk Tanjungpinang–Jagoh/Dabo–Pekajang–Blinyu hingga Tambelan–Midai–Penagi–Serasan–Sintete.
Selain itu, sejak 2023 masyarakat Kepri juga telah menikmati layanan pelayaran KMP Bahtera Nusantara 03 yang melayani rute Tanjung Uban–Tambelan–Sintete (Kalimantan Barat).
Kehadiran kapal ini memperpendek rute yang sebelumnya dilayani KMP Bahtera Nusantara 01 yang beroperasi hingga lintasan utara Natuna. Dengan beroperasinya KMP Bahtera Nusantara 03, waktu tunggu perjalanan semakin terpangkas, sehingga distribusi logistik dan mobilitas masyarakat lebih terjamin. Hal ini juga berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi dan inflasi di wilayah kepulauan.
Tidak hanya pelabuhan penumpang, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan pelabuhan barang dan logistik. Salah satu langkah strategis adalah pemanfaatan Pelabuhan Selat Lampa di Natuna yang dibangun oleh Kementerian Perhubungan.
Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menegaskan, pelabuhan ini akan segera difungsikan sebagai pintu gerbang ekspor-impor.
“Langkah strategis ini diharapkan dapat mempercepat pengiriman komoditas ekspor dari Natuna dan sekitarnya, serta mempermudah masuknya barang kebutuhan pokok dan material konstruksi bagi masyarakat. Untuk memudahkan eksportir mengekspor produk dari Natuna serta memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujar Gubernur Ansar.
Data tahun 2024, tercatat jumlah penumpang pelayaran dalam negeri mencapai 4.411.239 jiwa untuk arus kedatangan dan 4.349.252 jiwa untuk arus keberangkatan. Angka ini menegaskan betapa vitalnya peran transportasi laut bagi mobilitas masyarakat Kepri.
Sementara untuk pelayaran luar negeri, arus penumpang di tahun 2024 juga menunjukkan angka yang tinggi. Tercatat, jumlah kedatangan mencapai 2.966.722 jiwa dan keberangkatan sebesar 2.984.756 jiwa. Angka ini menjadikan Kepri sebagai salah satu pintu gerbang utama lalu lintas laut Indonesia dengan dunia internasional.
Selain transportasi laut, Kepri juga mengandalkan transportasi udara. Saat ini terdapat tujuh bandar udara aktif, mulai dari bandara internasional hingga perintis. Data tahun 2024 menunjukkan jumlah penumpang penerbangan domestik mencapai 2.118.419 jiwa untuk kedatangan dan 2.081.125 jiwa untuk keberangkatan.
Melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2025, Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjungpinang kembali berstatus internasional yang memungkinkan masuknya wisatawan internasional, terutama dari Korea, China, dan India yang selama ini banyak masuk melalui Singapura.
Selain infrastruktur transportasi, konektivitas antar pulau di Kepri juga ditunjang dengan pembangunan sejumlah jembatan.
Di antaranya jembatan menghubungkan Sekunyam - Pian Tengah di Kabupaten Natuna, Desa Marok Tua di Kabupaten Lingga, serta beberapa jembatan lain di Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang.
Infrastruktur Digital
Hasil studi East Vebtures Digital Competitiveness Index (EV-DCI) tahun 2021 menjadi tolok ukur pesatnya perkembangan infrastruktur digital di Kepulauan Riau.
Studi EV-DCI menempatkan Kepri di posisi ketujuh sebagai provinsi destinasi investasi industri teknologi digital Indonesia, sebagai daerah dengan ekosistem digital paling menjanjikan. Kepri menjadi satu-satunya provinsi di luar Jawa yang masuk dalam penilaian.
Ini tidak terlepas dari gencarnya pembangunan infrastruktur digital dalam rentang lima tahun terakhir. Terdapat 77 Base Transceiver Station (BTS) dibangun di kawasan dengan kategori 3T dan Non 3T namun tertinggal.
Keberadaan BTS ini menghapus banyak wilayah di Kepri dalam daftar area blankspot. Hingga Juli 2025, kawasan dengan kategori Merdeka Sinyal di daerah 3T dan Non 3T namun tertinggal di Kepri berjumlah 149 titik. Terdapat 124 titik lemah sinyal dan 22 titik area blankspot.
Infrastruktur Ketenagalistrikan
Masivnya membangun konektivitas antar pulau oleh Pemprov Kepri juga diiringi dengan pemerataan infrastruktur ketenagalistrikan yang menjadi kebutuhan vital bagi kehidupan modern. Di masa kepemimpinan Gubernur Ansar Ahmad, pemerataan aliran listrik di seluruh Wilayah Kepulauan Riau digesa dengan Program Kepri Terang yang ditarget akan terpenuhi sebelum masa kepemimpinan Ansar-Nyanyang berakhir.
Terhitung Agustus 2025, seluruh ibukota kecamatan di provinsi ini telah teraliri tenaga listrik sehari penuh. Kemajuan sistem kelistrikan PLN di Kepri yang pada 2021 hanya berjumlah 96 sistem meningkat menjadi 114 sistem di tahun 2024.
Lama jam nyala 24 jam bertambah dari 30 menjadi 36 sistem, sementara sistem nyala 14 jam bertambah dari 65 menjadi 78 sistem.
Kondisi terakhir masih terdapat 85 pulau non-PLN yang hanya menikmati listrik 5 jam per hari, serta 37 pulau berpenghuni yang belum berlistrik sama sekali.
Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri, Ansar Ahmad dan Nyanyang Harus Pratamura.
Secara keseluruhan, rasio elektrifikasi Kepri telah mencapai 99,10 persen pada 2024, dengan total 12.764 rumah tangga penerima manfaat Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) sejak 2021.
Memengaruhi Segela Sektor
Gubernur Ansar Ahmad sangat menyadari Kepri sebagai provinsi kepulauan memerlukan regulasi khusus untuk mempercepat proses pebangunan.
Dalam pembahasan bersama Komisi II DPR RI, 30 April 2025, Ansar Ahmad mendorong agar Undang-Undang Provinsi Kepulauan segera dibahas untuk kemudian disahkan.
"Sudah saatnya wilayah yang berada di kawasan perbatasan diberikan perhatian khusus," tegas Ansar kala itu.
Sama halnya dengan pemimpin Kepri terdahulu, Ansar sangat menyadari Undang-Undang Provinsi Kepulauan akan memberikan dampak luar biasa terhadap perkembangan pembangunan daerah.
Upaya konektivitas antar pulau melalui pemenuhan infrastruktur transportasi, telekomunikasi digital, dan ketenagalistrikan yang telah diupayakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sepanjang keberadaannya dinilai signifikan dalam mendongkrak sektor pembangunan lainnya meski tidak ditunjang besaran APBD yang memadai, yakni sebesar Rp3,918 triliun di tahun 2025 ini.
Kendati dengan kemampuan anggaran terbatas, Pemprov Kepri masih mampu melaksanakan pembangunan merata di seluruh kabupaten dan kota.
Ini tentunya tidak terlepas dari berbagai upaya di luar mengandalkan kemampuan fiskal yang dimiliki. Gubernur Ansar bersama Wakil Gubernur Nyanyang beserta kabinetnya getol berupaya "menarik" dana pemerintah pusat.
Konektivitas yang telah dirtajut sepanjang 23 Tahun keberadaan Provinsi Kepulauan Riau telah berhasil mendongkrak berbagai sektor.
Keberadaan infrastruktur transportasi yang ditunjang dengan moda transportasi yang juga memadai telah memperpendek rentang kendali, menciptakan perputaran ekonomi dari lancarnya arus orang dan barang.
Berbagai komoditas yang dihasilkan masyarakat, khususnya di kawasan terluar kini telah merambah ke dalam maupun luar Kepri. Kondisi ini mampu memompa produktivitas masyarakat. Mulai dari hasil laut, pertanian, maupun produk UMKM.
Demikian pula kelancaran transportasi menjadikan wilayah Kepri lebih kuat dari sisi ketahanan pangan. Kepri yang bukan daerah penghasil tidak hanya mengandalkan hasil pangan lokal, namun juga dari luar daerah.
Perkembangan infrastruktur transportasi ditambah telekomunikasi digital serta aliran listrik yang merata telah berpengaruh besar terhadap sendi kehidupan masyarakat Kepulauan Riau.
Kondisi ini memungkinkan berkembangnya sektor wisata karena wisatawan nusantara dan mancanegara dapat leluasa melakukan perjalanan ke berbagai destinasi yang dimiliki, memberi peluang bagi berbagai pihak mengembangkan usaha di salah satu sektor andalan Provinsi Kepri ini.
Layanan internet dan komunikasi telah memberi kesempatan masyarakat pelosok dalam mendapatkan peluang usaha.
Usaha mikro dan kecil menengah (UMKM) perlahan bermunculan seiring kemudahan transaksi atau pemasaran produk secara digital. Masyarakat desa telah merambah dunia e-commerce.
Lebih dari itu, adanya layanan selular dan internet juga telah meningkatkan layanan kesehatan di perdesaan. Akses informasi, konsultasi dan pemantauan kesehatan jarak jauh kini cenderung terbuka.
Lembaga pendidikan dan pelajar dapat mengakses internet guna mendukung kegiatan belajar mengajar. Dan pemerintahan di tingkat desa sangat terbantu dalam hal layanan administrasi yang dapat dilakukan dengan lebih praktis dan murah karena dilakukan daring (online).
Demikian pula peningkatan rasio elektrifikasi memberi nyawa bagi pembangunan. Listrik yang kini menyala 24 jam hingga sebagian besar pelosok Kepri mengoptimalkan aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Juga mempercepat kemajuan daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan IV-2024 tumbuh sebesar 5,14 persen (year-on-year) berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), berada di urutan 13 Nasional, sedangkan ekonomi Q to Q (Quarter-to-Quarter) tumbuh sebesar 6,94 persen, menempatkan Kepulauan Riau pada urutan 3 Nasional dan terbaik se-Sumatera.
Indeks kebahagiaan masyarakat Kepulauan Riau menyentuh di angka 74,78 persen pada tahun 2021, tertinggi kedua se Sumatera dan peringkat enam nasional.
Pemerataan pembangunan dipengaruhi oleh konektivitas wilayah juga berimbas kepada penurunan tingkat pengangguran terbuka. Dari 9,91 persin di tahun 2021, turun menjadi 8,23 persen di tahun 2022, dan merosot lagi menjadi 6,80 persen di tahun 2023.
Juga terhadap tingkat kemiskinan. Tahun 2023, tingkat kemiskinan di Kepri 5,96 persen. Lebih rendah dari nasional sebesar 9,36 persen.
Yang penting menjadi catatan lainnya, indeks pembangunan manusia (IPM) Kepri terus bertumbuh. Dalam rentang tiga tahun terakhir (2021-2023) IPM Kepri terus bertumbuh, menempatkan Kepri berada di urutan ketiga nasional.
Tahun 2023, IPM Kepri mencapai 79,08 persen, naik 0,6 poin (0,76 persen) dibanding tahun sebelumnya sebesar 78,48.
Di momen 23 tahun Hari Jadi Provinsi Kepulauan Riau, pemerintahan Provinsi Kepri di bawah kepemimpinan Ansar Ahmad dan Nyanyang Haris Pratamura terus bertekad melaksanakan pembangunan yang merata.
Ini sebagaimana tertuang dalam visi besar menjadikan Kepri sebagai provinsi yang maju, makmur dan merata.
[REDAKTUR: FRENGKI]
