WahanaNews-Kepri | PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) mengungkapkan, saat ini minat perusahaan dalam dan luar negeri untuk ikut lelang program konversi pembangkit diesel menjadi gas terbilang tinggi.
Sekretaris Perusahaan PLN EPI Mamit Setiawan menyebutkan, sudah ada lebih dari 50 perusahaan yang menunjukkan minat mereka pada tahap prakualifikasi pelelangan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi berbasis gas tersebut.
Baca Juga:
Urgensi Krisis Iklim, ALPERKLINAS Apresiasi Keseriusan Pemerintah Wujudkan Transisi Energi Bersih
Menurutnya, ada sekitar 70 persen perusahaan yang berbasis di dalam negeri, sisanya merupakan perusahaan multinasional.
“Program ini kami rencanakan akan mulai kontruksi pada Desember 2023 dan diharapkan selesai secara keseluruhan pada Desember 2025,” kata Mamit, melansir bisnis.com, Selasa (2/5/2023).
“Langkah ini dilakukan perusahaan untuk mengurangi biaya produksi listrik, penggunaan BBM yang sebagian berasal dari impor, dan juga menurunkan emisi karbon dalam mencapai target NDC di 2030 dan NZE di 2060,” kata Mamit.
Baca Juga:
Di COP29, PLN Perluas Kolaborasi Pendanaan Wujudkan Target 75 GW Pembangkit EBT 2030
PLN EPI melakukan program gasifikasi pembangkit dengan membagi menjadi 6 kluster. Kluster tersebut tersebar di Sulawesi - Maluku (6 pembangkit), Nusa Tenggara (6 pembangkit) , Kalimantan (1 pembangkit), Papua Utara (4 pembangkit), Papua Selatan (2 pembangkit) dan Nias (1 pembangkit). Adapun total daya yang akan dikonversi sebesar 2.278 MW dan akan membutuhan pasokan gas sebesar 151 BBTUD atau setara dengan 18 standar kargo LNG setiap tahunnya.
Melalui program ini PLN diharapkan dapat mengurangi penggunaan BBM sekitar 1,7 juta kiloliter per tahun. “Selain itu, dengan program gasifikasi ini PLN EPI berkontribusi dalam pengurangan emisi karbon sebesar 1,2 juta ton co2 per tahun,” tuturnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu mengatakan bahwa pihaknya terus mengupayakan pasokan gas untuk konversi PLTD agar amanat Keputusan Menteri No. 2/2022 bisa dilaksanakan mulai tahun ini.
“Itu sudah mau jalan, karena sudah ada Keputusan Menteri ESDM. Kami sekarang sedang upayakan gasnya,” katanya, beberapa waktu lalu.
Jisman menjelaskan bahwa PT PLN (Persero) sebagai pihak yang ditugaskan melakukan konversi PLTD saat ini telah menyusun peta jalan, termasuk timeline dari program tersebut. Pemerintah, katanya, akan terus memonitor aksi tersebut agar bisa berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.
Untuk diketahui, Keputusan Menteri ESDM No. 2/2022 menugaskan PT Pertamina (Persero) untuk menyediakan pasokan dan pembangunan infrastruktur LNG dalam penyediaan tenaga listrik oleh PLN. PLN pun ditugaskan untuk melaksanakan konversi dari BBM ke LNG pada sejumlah pembangkit listriknya.
Dalam pembangunan infrastruktur LNG, kedua badan usaha milik negara (BUMN) itu pun diperkenankan untuk berkolaborasi dengan tujuan mempercepat proses konversi pada pembangkit listrik berbasis BBM.
Dalam lampiran aturan tersebut dicantumkan ada 26 pembangkit listrik yang harus dikonversi menjadi menggunakan LNG dengan total kapasitas 1,01 gigawatt (GW), dan kebutuhan gas mencapai 72,32 BBTUD.
Kemudian ada juga tujuh pembangkit listrik yang sedang dalam tahap konstruksi untuk dikonversi ke gas dengan total kapasitas 1,19 GW, dan membutuhkan gas setidaknya 83,74 BBTUD.
Dalam kesempatan terpisah, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menjanjikan kebutuhan domestik bakal menjadi prioritas dalam pemanfaatan gas bumi yang diproduksi di Tanah Air.
Tahun ini, SKK Migas menargetkan produksi LNG nasional bisa menyentuh 204 kargo. Dari jumlah tersebut, 124 kargo LNG berasal dari Tangguh, sedangkan 80 kargo LNG sisanya dari Bontang. [ss]
