WahanaNews-Kepri | Tahapan pertama Latihan Gabungan (Latgab) TNI Tahun 2023 untuk bagian Kogabwilhan I, tinjau medan hari pertama sudah mulai dilakukan. Rombongan dari Kodiklat TNI dan Mabes TNI sekitar 30 orang diangkut menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara yaitu Hercules pada Senin (8/5/2023) tiba di Dabo Singkep, Kepri.
Rombongan dipimpin langsung oleh Brigjen TNI Setio Budi yang merupakan Direktur Pembinaan Manajemen (Dirbinjemen) Sesko TNI. Setelah sampai di Dabo Singkep langsung diadakan briefing untuk menyamakan persepsi tentang kegiatan tinjau medan ini. Selesai briefing para rombongan langsung meninjau tempat di Pusat Latihan Pertempuran Angkatan Laut Menara Tinjau, Dabo Singkep. Diperkirakan sekitar kurang lebih 10 hektar luasnya area digunakan Latgab TNI untuk mengasah kemampuan para prajurit TNI.
Baca Juga:
Letjen Richard Tampubolon Resmi Jabat Kasum TNI
Selain tempat tersebut di tinjau, rombangan juga meninjau tempat Operasi Pertahanan Pantai (Opshantai). Opshantai adalah operasi yang merupakan andalan untuk Kogabwilhan I karena terkait dengan laut. Kemudian dilanjutkan meninjau Pusat Latihan Pertempuran Marinir 9 Dabo Singkep. Markas tersebut sebagai alternatif tempat bagi pejabat untuk dijadikan Pasko Pejabat Teras TNI selama berlangsungnya Latgab TNI 2023 kedepan.
Tinjau medan di hari pertama, diakhiri di Lanal Dabo Singkep sebagai alternatif untuk kemungkinan dijadikan Pusat Posko, karena tempat tersebut terdapat parkir luas dan masuk keluarnya kendaraan sangat lancar dan aman.
Perlu diketahui bahwa Latgab TNI 2023 untuk Kogabwilhan I materinya lengkap, seperti Operasi Udara Gabungan (Opsudgab), Operasi Latihan Gabungan (Opslagab), Operasi Pertahanan Pantai (Opshantai), Operasi Amphibi (Opsamphibi), Operasi Pendaratan Administrasi (Opsratmin) dan Operasi Dukungan.
Baca Juga:
Kapuspen TNI Tutup Latfungnispen TA 2024
Operasi Dukungan terdiri dari Operasi Dukungan Bantuan Tembakan (Opsdukbantem), Operasi Dukungan Cyber (Opsdukcyber) dan Operasi Dukungan Penerangan (Opsdukpen).
Latgab TNI dimaksudkan diadakan untuk mengantisipasi dan merespon perubahan dan kontijensi yang mungkin terjadi dalam rangka efek penangkalan dan penindakan kepada siapa yang berani merongrong kedaulatan NKRI.
