WahanaNews-Sulteng | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) menyampaikan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2023 menunjukkan angka kemiskinan di daerah itu terendah sejak tahun 2015.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kepri Luki Zaiman Prawira menyebut jumlah penduduk miskin saat ini sebanyak 142,50 ribu orang (5,69 persen), berkurang 6,4 ribu orang dibandingkan kondisi September 2022 yang sebesar 148,89 ribu orang (6,03 persen).
Baca Juga:
DPRD dan Pemprov Kepri Sahkan APBD 2024 Sebesar Rp3,428 Triliun
"Dengan persentase 5,69 persen, Kepri menempati posisi keenam dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit. Angka itu juga jauh di bawah angka rata-rata kemiskinan nasional yang masih berada di angka 9,36 persen," kata Luki di Tanjungpinang, Jumat.
Ia menyatakan penurunan kemiskinan ini sebagai hasil kerja keras Pemprov Kepri, pemerintah kabupaten/kota, beserta seluruh stakeholder terkait yang terus berupaya maksimal melalui berbagai program dan kegiatan supaya angka kemiskinan bisa ditekan.
Dia menyatakan beberapa program Pemprov Kepri di bawah kepemimpinan Gubernur Kepri Ansar Ahmad sebagai upaya pengentasan kemiskinan adalah operasi pasar murah, pemberian insentif, GNPIP yang bekerja sama dengan Bank Indonesia, program subsidi bunga pinjaman nol persen untuk UMKM, dan percepatan belanja pemerintah.
Baca Juga:
Pemprov Kepri Beri Bantuan 9.830 Kg Pupuk Kepada Kelompok Tani di Natuna
Selain itu, sambungnya, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kepri juga turun pada Februari 2023 sebesar 7,61 persen dibanding pada Agustus 2022 yang sebesar 8,23 persen.
Secara umum, lanjut Luki, kebijakan yang diambil Gubernur Ansar guna menangani pengangguran, termasuk di bidang ketenagakerjaan, sudah berada di jalur yang benar.
"Di satu sisi kebijakan Gubernur Ansar terus mendorong daya beli masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial. Di sisi lain, stimulus juga diberikan kepada para pelaku usaha (langsung ataupun tak langsung) agar usaha mereka tetap berjalan dan permintaan terhadap tenaga kerja tetap terjaga," ungkap Luki.
