WahanaNews-Kepri | Polda Kepulauan Riau membutuhkan tambahan armada kapal cepat untuk menjaga daerah perbatasan dari kegiatan Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang akan menyeberang ke negara tetangga secara ilegal.
“Butuh sekali, sangat butuh sekali. 96 persen wilayah kami adalah perairan, maka dari itu kami sangat membutuhkan kapal-kapal yang mampu bergerak cepat untuk melakukan pengejaran dan meninggalkan di tengah laut,” ujar Kabid Humas Polda Kepulauan Riau, Komisaris Besar Polisi Harry Goldenhardt, di Batam, Kepulauan Riau, Minggu (3/7).
Baca Juga:
Hinca Pandjaitan, Dekking untuk Rakyat Miskin
Namun hingga kini, dia mengaku belum mendapatkan pemberitahuan tentang sudah adanya kapal cepat itu.
“Belum ada, Itu kan prosesnya melalui DPR RI, kemudian melalui sistem politik anggaran yang akan di bahas di badan anggaran
DPR,” katanya.
Ia menilai, dengan adanya kapal cepat itu nantinya bisa memudahkan tugas polisi yang berjaga di daerah perairan karena Kepulauan Riau, terutama Batam, selalu menjadi pilihan bagi pelaku kejahatan perdagangan orang untuk bisa ke negara Malaysia menggunakan jalur laut.
Baca Juga:
Ini Poin-Poin Pernyataan NasDem dan Demokrat Terkait Deklarasi Anies-Cak Imin
Sebelumnya, Komisi III DPR sudah membuat pernyataan untuk kepala Kepolisian Indonesia untuk menyiapkan kapal-kapal cepat dan berteknologi mumpuni guna mendukung tugas polisi di daerah Kepulauan Riau yang sebagian besar wilayahnya adalah perairan.
“Kami telah menyampaikan kepada asisten perencanaan umum dan anggaran kepala Kepolisian Indonesia dan telah didengar oleh Bapak Kapolri. Harapannya, tahun depan sudah bisa diberikan,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPR, Adies Kadir.
Keperluan kapal cepat itu, kata dia, sangat diperlukan di Kepulauan Riau karena provinsi berbeda dengan provinsi
lainnya. Daratan Kepulauan Riau hanya empat persen, dan 96 persen sisanya adalah perairan.[zbr]
