Kepri.Wahananews.co, Batam - Debat terbuka Pilkada Kepri 2024 berlangsung di Radisson Golf & Convention Center Batam, Sabtu (2/11/2024).
Dalam debat tersebut, para calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri saling melempar pertanyaan untuk menguji visi, misi, dan dukungan mereka terhadap proyek-proyek strategis nasional.
Baca Juga:
Berkampanye, Imelda Liliana Muhidin Tawarkan Aplikasi Daring SanguPalu
Salah satu yang menjadi pertanyaan calon Gubernur Kepri nomor urut 2, H Muhammad Rudi yaitu mengenai dukungan calon Gubernur Kepri nomor urut 1, Ansar Ahmad terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City.
Menurut Rudi, peran Ansar sebagai petahana dinilai belum memberikan dukungan penuh terhadap proyek Rempang Eco City tersebut.
“Gubernur adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat. Dalam penataan Rempang Eco City sebagai PSN, dimulai dengan pergeseran penduduk di Tanjung Banun. Apakah saudara mendukung sepenuhnya, dan apa bentuk dukungan konkret Anda untuk PSN,” tanya Rudi.
Rudi mengkritik kurangnya komunikasi dan dukungan dari Gubernur Kepri, sehingga ia harus menanggung beban proyek secara mandiri sebagai Walikota Batam dan Kepala BP Batam
Baca Juga:
Blusukan di Pasar Pagi, Bobby Ajak Masyarakat Gunungsitoli Pilih yang Terbaik
“Proyek PSN adalah proyek nasional. Seharusnya, gubernur ikut bertanggung jawab. Tapi, di lapangan, dukungan itu tidak terlihat. Hampir semua beban tertumpu pada Kepala BP dan Wali Kota Batam. Kalau ada dukungan penuh dari Gubernur, saya yakin masalah Rempang akan cepat selesai,” Lanjut Rudi.
Menanggapi kritik tersebut, Ansar menegaskan bahwa dirinya mendukung penuh setiap proyek yang dapat membawa kemajuan bagi daerah, termasuk PSN Rempang Eco City.
Ansar mengatakan bahwa investasi di Kepri akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Saya kira satu daerah akan cepat maju jika investasi dikembangkan. Saya selaku gubernur pasti mendukung investasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Persoalan di Tanjung Banun dan Rempang hanyalah soal pendekatan publik. Dengan komunikasi yang tepat, kegaduhan dapat dicegah,” jawab Ansar.
Ansar menegaskan, PSN sepenuhnya merupakan kewenangan BP Batam, dan dirinya beberapa kali turun ke lapangan namun merasa tidak dilibatkan.
“Prinsip saya adalah merangkul semua pihak dengan komunikasi yang baik. Namun, dalam beberapa pertemuan terkait PSN, peran gubernur tidak terlalu dipertimbangkan, karena PSN dianggap sepenuhnya kewenangan BP Batam," kata Ansar.
Ansar menjelaskan bahwa telah melakukan komunikasi dengan tokoh masyarakat untuk mengambil pendekatan bertahap. Semua pihak yang menentang diajak berdialog. Di proyek lain, seperti Bintan Alumina Indonesia, yang juga memiliki cakupan besar, tidak ada konflik karena kita merangkul semua pihak dengan baik.
[REDAKTUR: MIRZA ANTONI]
