WahanaNews-Kepri | Sabtu (19/2/2022), Arsadianto Rachman atau dikenal sebagai Anto Rachman, terpilih kembali dan telah dilantik sebagai Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Provinsi Riau. Pelantikan tersebut langsung dihadiri oleh Wakil Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) PP, Ahmad Ali, di Hotel Labersa.
Untuk struktur organisasi MPW PP Riau sendiri yaitu Sekretaris dipimpin oleh Victor Yonathan, Bendahara Bonar Saragi, Wakil Ketua I Organisasi Fran Rizal, Wali Ketua II Kesejahteraan Sosial M. Nasir, Wakil Ketua III Perekonomian dan Industri Mangapul Hutahaena, dan Wakil Ketua IV Pembinaan dan Pemberdayaan Cabang Kiki.
Baca Juga:
Gelar Naker Expo, Kemnaker Sediakan Puluhan Ribu Lowongan Pekerjaan di Tiga Kota
Setelah dilantik, Anto Rachman mengucapkan terimakasih kepada teman-teman Majelis Pimpinan Cabang (MPC) yang masih mempercayai dirinya untuk menjadi Ketua MPW.
"Saya kembali ditunjuk menjadi ketua yang ke-4 kalinya. Tugas ini sangat berat buat saya karena ini adalah masa transisi saya untuk mengurus PP di Riau ini," ujar Anto.
Ia juga minta kepada pengurus yang baru dilantik, setelah pelantikan agar pengurus PP Riau yang barus harus aktif dalam organisasi.
Baca Juga:
Sudinkes Jakarta Barat Ingatkan Rumah Sakit Terus Terapkan Pelayanan Berbasis Hospitality
"Karena saya nanti akan buat sanksi, apabila pengurus tidak aktif dalam keorganisasian akan saya reshuffle dalam kepengurusan," tegasnya.
Ia berharap di era milenial ini, dirinya bisa menyesuaikan dengan kondisi PP. Ia juga mengucapkan terimakasih kepada pengurus PP Riau yang telah berbakti pada tahun 2017 hingga tahun 2022.
Sementara itu, Waketum MPN PP, Ahmad Ali berharap, di pengurusan MPW PP Riau yang baru agar bisa menjaga harapan dari kader-kader PP.
"Tentunya dengan terpilihnya kepengurusan baru harus mampu menerjemahkan peraturan organisasi. Ke depannya kita berharap PP sebagai Ormas mempunyai cara padang dan pengelolaan yang berbeda," ucap Ahmad.
Ia juga berharap kantor-kantor PP yang ada di Riau harus bisa digunakan untuk pelayanan publik.
"Tidak bisa lagi kantor PP hanya tempat berkumpulnya orang-orang yang hanya mengurus demi kepentingan dirinya sendiri. Tapi kantor PP harus berubah, perubahan pelayanan, mindset organisasi harus kita ubah, tidak lagi kantor PP menjadi tempat sakral," imbuhnya.
Lanjutnya, kantor PP bisa digunakan sebagai sentra pelayanan publik seperti tempat pengajian dan sunatan masal untuk kepentingan masyarakat.
Karena katanya, sejatinya organsiasi PP itu harus bisa menjadi harapan seluruh masyarakat.
"Ini bukan pekerjaan mudah, tapi kalau kemudian kita sekian puluh tahun menjadikan kantor PP tempat sakral maka kemudian kita harus mampu mentransformasikan diri kita dengan kepentingan masyarakat," imbuhnya.
Katanya lagi, baik buruknya PP di Riau ada di pundak Anto Rachman. Ketua MPW, katanya juga harus menandatangi pakta integritas bahwa ketika 6 bulan tidak bisa menjaga amanat maka harus mengundurkan diri secara otomatis.
"Kita tidak bisa lagi melihat masa lalu, kita masuk di era milenial dan harus menatap mada depan. Saya percaya Bung Anto mampu melakukan transformasi dan kemudian menjaga harapan masyarakat Riau," tutupnya. [kaf]
