WahanaNews-Bintan | Polres Bintan melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) tingkat Kabupaten Bintan yang dilaksanakan Jumat (9/9/2022) di Aula SAR Polres Bintan.
Focus Group Discussion (FGD) tersebut dihadiri oleh Kapolres Bintan, pejabat utama Polres Bintan beserta undangan yang menjadi Nara sumber antara lain Kabid Migas ESDM Prov. Kepri Ade Fahmi, Terminal Manager Pertamina Tanjung Uban Yohanes Sianturi.
Baca Juga:
Pemprov Sulbar Ikuti FGD Evaluasi SPBE Daring Bersama Kemenpan-RB
Perwakilan Hiswana Migas Kepri Haris, Kadis Sosial Kabupaten Bintan Samsul, Kadisnaker Kabupaten Bintan Iik Santo, Kadisperindag Kabupaten Bintan diwakili oleh Setia Kurniawan, Kadishub Kabupaten Bintan Insan Amin, Kabag Ekonomi Kabupaten Bintan Ice Adriana, perwakilan Organda Kabupaten Bintan Elfi Edison, Ketua HNSI Kabupaten Bintan Baini.
Sebagai moderator adalah William Hendri sedangkan peserta Focus Group Discussion (FGD) tersebut adalah Ketua NU Kabupaten Bintan M. Nukman, Perwakilan PP Kabupaten Bintan Devi Endra, Perwakilan GP Ansor Kabupaten Bintan Andi KH, Ketua LAM Bintan Mustafa Abbas, Perwakilan KBPPP Polri Kabupaten Bintan Arpaizal, Organisasi kemahasiswaan Bintan, Serikat pekerja dan perwakilan BPJS ketenagakerjaan Wahyu Wibowo.
Kapolres Bintan AKBP Tidar Wulung Dahono, membuka langsung Focus Group Discussion (FGD) tersebut dan menyampaikan bahwa latar belakang dilaksanakannya FGD ini adalah adanya kebijakan pemerintah dalam penyesuaian harga BBM subsidi, sehingga kami perlu melaksanakan FGD dengan unsur terkait, kita akan mencari solusi dan memberikan pemahaman kepada peserta.
Baca Juga:
Sebanyak 14 DPC MABM Kalbar Ikuti Festival Melayu Kalimantan Barat XIII 2024
FGD ini dilaksanakan sebagai sarana menyampaikan informasi yang benar kepada para peserta FGD yang merupakan perwakilan dari OKP, Tokoh masyarakat, dan elemen masyarakat lainnya terkait Kebijakan Pemerintah atas adanya penyesuaian harga BBM subsidi.
Selanjutnya Kapolres menyampaikan tema FGD ini yaitu “Kebijakan penyesuaian harga BBM Subsidi dalam Perspektif Sosial Ekonomi”.
Kapolres Bintan menambahkan bahwa dengan adanya Informasi dari para Narasumber, diharapkan para peserta dapat untuk memahami informasi yang benar atas Kebijakan pemerintah dalam penyesuaian harga BBM subsidi di masyarakat serta sebagai sarana diskusi dan bertukar informasi antara peserta FGD dengan Narasumber.
“Kita akan mencari solusi agar penyesuaian harga BBM subsidi ini tidak terlalu berdampak di masyarakat sehingga bisa menekan laju inflasi yang dapat mendistorsi langsung kepada daya jual beli masyarakat. Polres Bintan bersama pemda dan Instansi terkait sudah membentuk satu tim yaitu pengendali inflasi daerah,” tutup Kapolres Bintan AKBP Tidar.
Di akhir sambutannya Kapolres Bintan mengucapkan selamat melaksanakan diskusi semoga mendapatkan hasil yang positif sehingga kamtibmas di kabupaten Bintan tetap kondusif.
Saat berlangsungnya diskusi, masing-masing peserta terlihat serius materi yang disampaikan oleh nara sumber antara lain yang disampaikan oleh Kadinsos kabupaten Bintan yaitu menanggulangi adanya Penyesuaian harga BBM di masyarakat, pemerintah pusat telah mengucurkan Bantuan Sosial kepada 6362 PKM (Bantuan Pangan Non Tunai) di Kabupaten Bintan sebesar Rp. 600.000,-, Di Kabupaten Bintan terdapat 4289 KK penerima PKH, sebesar Rp. 100.000,-/ bulan dan sudah dilakukan pencairan hingga Maret 2022.
Selanjutnya Kadisnaker Bintan dan BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan berdasarkan Permenaker nomor 10 tahun 2022 pemerintah akan memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp. 600.000,-, BSU yang akan diberikan oleh pemerintah adalah untuk para Pekerja yang memiliki upah di bawah Rp. 3.500.000,-. saat ini BPJS Ketenagakerjaan dan Disnaker Bintan masih melakukan pendataan terhadap penerima BSU.
Terjadinya tanya jawab antara peserta dan nara sumber membuat suasa Focus Group Discussion (FGD) tersebut menjadi hidup dan dirasakan dengan waktu yang sedemikian sangat singkat.
Kesimpulan dari FGD tersebut yaitu adanya harapan peserta bahwa penyesuaian harga BBM Subsidi harus diimbangi dengan peningkatan pengawasan penjualan BBM Subsidi agar tidak disalah gunakan (subsidi tepat sasaran).
Selain itu juga peserta mengharapkan bantuan sosial yang diberikan agar tepat sasaran kepada masyarakat yang kurang mampu.
Sebelum berakhirnya FGD para peserta dan narasumber memberikan apresiasi kepada Polres Bintan yang telah melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) ini.[zbr]
