Data tersebut berasal dari sample hasil survei sensus Nasional (Susenas), survei tersebut dilakukan dua kali dalam satu tahun.
"Memang secara provinsi mengalami kenaikan. Tapi di Natuna tidak setinggi di daerah lain," katanya.
Baca Juga:
DPRD Tapteng Gelar Rapat Paripurna Penetapan Persetujuan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024
Selain Covid-19, indikasi penyebab naiknya angka kemiskinan dan pengangguran di Natuna lantaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tersendat.
Pasalnya perekonomian di Natuna sangat bergantung pada program pemerintah daerah.
"Anggaran jadi poin utama dalam kegiatan apa pun, tergantung penggunaan atau pengelolaan. Tapi kita kan tidak sampai ke situ karena kita melihat hasil evaluasi dan prosesnya agar berjalan lancar," tutur Wahyu.
Baca Juga:
Bupati Toba Sampaikan Nota Pengantar Ranperda Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Dalam hal ini, BPS Natuna sudah menyampaikan data angka kemiskinan dan pengangguran tersebut ke Pemerintah Kabupaten Natuna.
Menurutnya, pemerintah akan memprioritaskan dalam menangani masalah ini.
"Ini jadi perhatian bupati dan jadi prioritas meski rendah dibandingkan daerah lain. Nanti dalam hal ini, Pemda akan melakukan pengentasan kemiskinan," ucapnya.[zbr]
