Kepri.WAHANANEWS.CO - Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran menyampaikan apresiasi terhadap komitmen investasi senilai Rp 358,4 triliun dari sejumlah mitra internasional untuk pengembangan Kawasan Industri Hijau Berkelanjutan di Batam, Bintan, dan Tanjung Pinang.
Investasi ini merupakan bagian dari inisiatif Green Economic Corridor yang digagas pemerintah Indonesia dan ditandatangani dalam rangkaian World Expo 2025 di Osaka, Jepang.
Baca Juga:
Sebagian Besar Kawasan Otorita Danau Toba Penghasil Kemenyan Terbesar di RI, MARTABAT Prabowo-Gibran Dukung Luhut Pandjaitan Dorong Hilirisasi
Ketua Umum DPP MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menyebut bahwa langkah ini merupakan sinyal kuat atas keseriusan pemerintah dalam menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam ekonomi hijau dan rantai pasok energi bersih global.
"Ini bukan hanya tentang nominal investasinya, tapi tentang arah strategis bangsa. Dengan kehadiran pembangkit tenaga surya skala besar dan potensi industri hilir seperti pusat data, semikonduktor, hingga hidrogen hijau, Indonesia menunjukkan bahwa kita tidak lagi sekadar menjadi pasar, tapi mulai tampil sebagai produsen dan inovator dalam ekonomi hijau dunia," kata Tohom, Kamis (12/6/2025).
Tohom menilai bahwa investasi ini patut diapresiasi karena menyentuh aspek hilirisasi energi terbarukan secara komprehensif.
Baca Juga:
Koordinasi dan Pengawasan Jadi Kunci Percepatan Pembangunan IKN, MARTABAT Prabowo-Gibran Ajak Seluruh Elemen Dukung Otorita IKN
Menurutnya, hal ini sejalan dengan agenda kemandirian energi nasional dan pengurangan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa proyek sebesar ini tidak boleh hanya diposisikan sebagai etalase diplomatik, tetapi harus benar-benar menyentuh masyarakat lokal, baik melalui penciptaan lapangan kerja berkualitas maupun alih teknologi.
"Kita harus pastikan bahwa ini bukan hanya proyek infrastruktur, tetapi juga proyek transformasi SDM dan teknologi. Pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi untuk memastikan masyarakat lokal menjadi bagian dari ekosistem ekonomi hijau ini, bukan sekadar penonton,” tegasnya.
Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini mengungkapkan pentingnya integrasi proyek ini dengan tata ruang dan tata kelola kawasan yang berbasis prinsip aglomerasi ekonomi.
Menurutnya, Batam, Bintan, dan Tanjung Pinang sudah sejak lama digadang-gadang sebagai simpul pertumbuhan baru, namun seringkali gagal lepas landas akibat fragmentasi kelembagaan dan tumpang tindih regulasi.
“Kalau kita ingin proyek ini benar-benar efektif, maka desain kawasan industri hijau itu harus terhubung erat secara spasial dan fungsional. Jangan sampai setiap kawasan berdiri sendiri dan saling bersaing dalam memperebutkan investor. Pendekatannya harus kolaboratif, bukan kompetitif,” ungkap Tohom.
Ia juga mengusulkan agar pemerintah segera membentuk satuan tugas lintas kementerian dan pemerintah daerah yang khusus mengawasi pelaksanaan proyek ini, termasuk mengawal aspek kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan dan perlindungan konsumen energi hijau di masa depan.
“Jangan sampai proyek ini jadi ladang konflik antara investasi dan ekologi. Skema insentif, jaminan hukum, dan keterlibatan masyarakat sipil harus dirancang sejak awal. Kita tidak boleh mengulang kegagalan industrialisasi di masa lalu yang tidak inklusif dan penuh ketimpangan,” tambahnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, dalam Forum Bisnis dan Pernyataan Bersama di Paviliun Indonesia World Expo 2025 Osaka, menyatakan bahwa penandatanganan proyek investasi ini merupakan bagian dari langkah strategis untuk mewujudkan Green Economic Corridor di Kepulauan Riau.
Proyek ini menjadi pilot project energi hijau dari hulu ke hilir pertama di Indonesia dan akan masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026.
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
