Kepri.Wahananews.co, BATAM - Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan oleh Komisi I DPRD Kota Batam meminta agar aktivitas yang dilakukan oleh PT Citra Tritunas Prakarsa di lahan sengketa Teluk Bakau, Batu Besar dihentikan.
Saat RDP Anggota Komisi I DPRD Batam, Muhammad Fadhli, menyatakan pentingnya menghentikan aktivitas sementara agar penyelesaian berjalan lancar.
Baca Juga:
Minta Pemprov Kepri Tinjau Ulang Angka Opsen Pajak, Pelaku Usaha Otomotif Takut Beratkan Masyarakat
"Kalau mau selesai, ganti rugi warga ini harus segera dilakukan dengan solusi yang baik. Jangan ada aktivitas dulu sebelum tuntas. Kalau sudah selesai, tidak ada yang mengganggu lagi," ujar Fadhli.
Menurut Fadhli data warga terdampak versi warga mencapai 144 KK, sedangkan data perusahaan hanya 69 KK.
"Data ini akan dikonver bersama Pemko Batam melalui Satpol PP, Ditpam, camat, dan lurah agar segera ditemukan solusi," kata dia.
Baca Juga:
GIAT WISATA UT BATAM 2024 Volume 2 Sukses Digelar di Panbil Nature Reserve
Dalam RDP Semua pihak diminta menyelesaikan masalah secara cepat dan humanis. Dan diberi waktu dua minggu, apabila tidak ada perkembangan, warga dan Komisi I akan menggelar RDP lanjutan.
"Rekomendasi kami jelas, sampai ada win win solution aktivitas perusahaan harus dihentikan," sebutnya.
Juru Bicara PT Citra Tritunas Prakarsa, Awi, menyayangkan keputusan RDP tersebut.
Menurutnya, penghentian aktivitas menimbulkan dampak bagi perusahaan yang memiliki tanggung jawab kepada BP Batam sebagai pemberi alokasi lahan.
"Kami menyayangkan keputusan ini. Kami juga memiliki kewajiban kepada BP Batam. Aktivitas kami ini, seperti membangun gapura, tidak berdampak langsung ke warga," ujarnya.
Ketua RW 09, Diki Primana, mengapresiasi langkah Komisi I untuk menghentikan aktivitas sementara.
"Kami berterima kasih atas rekomendasi ini. Tentunya, hasil rapat akan kami sampaikan ke masyarakat dan kami kawal prosesnya," ujarnya.
Sementara itu, perwakilan PMKRI Cabang Batam, Andre Sena, mengkritik keras pihak perusahaan.
Ia menyebut ada praktik intimidasi dengan melibatkan aparat dan pihak ketiga.
"Selama ini warga seperti tinggal di hutan, tidak diperhatikan pengusaha maupun pemerintah. Kami meminta perusahaan memanusiakan manusia. Jangan ada lagi aktivitas sampai persoalan selesai," tegas Andre.
[REDAKTUR: MIRZA ANTONI]
