WahanaNews-Kepri | Sejumlah tempat penjualan minyak goreng di Pekanbaru sudah mulai kosong akibat terjadinya panic buying di masyarakat, dengan turunnya harga minyak goreng menjadi Rp14 ribu sebagaimana yang ditetapkan pemerintah sari pertengahan Januari kemarin.
DPRD Riau menyoroti fenomena panic buying minyak goreng di masyarakat dan minta Disperindag untuk mengawasi.
Baca Juga:
Sub Terminal Agribisnis di Desa Bandar Tongging Akan Direnovasi Untuk Dijadikan Rest Area.
Akibatnya saat ini sebagian masyarakat mulai mengeluh karena kurangnya ketersediaan minyak goreng di tempat yang ditetapkan sebagai penyalur minyak goreng tersebut.
Menanggapi kondisi ini, Anggota Komisi III DPRD Riau Karmila Sari meminta masyarakat tidak langsung panic buying, karena pemerintah melalui CSR pabrik perusahaan minyak goreng.
"Masyarakat tidak perlu panic buying, karena minyak murah ini waktunya masih lama, tidak perlu menimbun minyak," ujar Karmila Sari.
Baca Juga:
Mensos Gus Ipul Siapkan Program Sekolah Rakyat di Jawa Tengah
Sebagaimana tahap awal melalui CSR perusahaan pabrik minyak di Indonesia mengeluarkan 1 juta liter lebih yang disebar di gerai-gerai seperti di Indomaret dan gerai lainnya.
"Selanjutnya dari pemerintah nanti kan akan ada 1,3 Miliar liter yang akan didistribusikan selama enam bulan ke depan, guna menetralisirkan harga minyak di pasaran, jadi masyarakat jangan panik,"ujarnya.
Karmila juga mendorong agar Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk aktif mendata berapa yang sudah tersalurkan di Riau dan berapa kebutuhan masyarakat, sehingga penyaluran dari pusat untuk Riau juga bisa dengan cepat.
"Aktifkan laporan dari Disperindag, sehingga kebutuhan dan kekurangan di daerah bisa dipenuhi oleh nasional, karena tergantung data dari daerah,"ujar Karmila.
Sebagaimana diketahui lanjut Karmila, produsen minyak goreng sebenarnya ada di Riau, yakni Wilmar, hanya saja produksi saja dan pengemasannya belum dilakukan di Riau.
"Ya kita mendorong agar Riau ini tercukupi kebutuhan tentunya dengan peran Disperindag juga melaporkan dan mendata kondisi yang ada di daerah,"ujar ketua Fraksi Golkar ini.
[kaf]
