"Untuk langkah pertama, tentunya daerah rawan strategis yang perlu kita kunjungi mulai Papua, laut Natuna, kemudian juga di Aceh, menjadi prioritas," kata dia.
Meskipun terdapat kelompok kriminal bersenjata (KKB), Yudo mengatakan status Papua belum termasuk daerah operasi militer.
Baca Juga:
John Wempi Wetipo Tegaskan Komitmen Kemendagri Kawal Percepatan Pembangunan di Wilayah Papua
"Saya kira sampai saat ini masih dikategorikan sebagai tindak pidana pelanggaran hukum kriminal. Sehingga masih kewenangan Polri, tapi kita tetap membantu penegakan hukum pidana. Menurut saya, belum sampai taraf (daerah operasi militer) itu. Tapi nanti saya rapatkan dulu dengan komandan-komandan satuan. Tentunya keadaan darurat yang menentukan atas (pemerintah). Saya kira dengan eskalasi sekarang, masih taraf kriminal," jelasnya.
Koordinasi Bentuk Satuan di Tiga DOB Papua
Lebih lanjut, Yudo menyebut pihaknya juga akan berkoordinasi dengan jajaran dan pemerintah terkait rencana pembangunan satuan di tiga daerah otonom baru (DOB) Papua. Jika dinilai perlu, nantinya akan dibangun satuan tersebut.
Baca Juga:
Percepatan Pembangunan di Provinsi Papua Tengah, Wamendagri Mengajak Masyarakat Saling Menjaga Keamanan
"Nanti kita akan koordinasikan dengan staf angkatan sehingga di sana, langsung dibentuk satuan atau kerangka dulu atau satgas," kata dia.
"Jadi akan saya tinjau dulu, dan meminta masukan dari pemerintahan daerah mungkin satu bupati, wali kota, satuan yang ada di dana Pangdam, mau kita ajak semuanya untuk berbicara, perlu sekarang atau tidak. Atau kerangka saja, atau satgas saja, nanti akan saya tentukan ya," imbuhnya.[zbr]
