WahanaNews-Natuna | Birokrasi pencairan bantuan pangan non tunai (BPNT) di Surabaya dinilai masih berbelit-belit.
Menurut Menteri Sosial Tri Rismaharini alias Risma, birokrasi yang berbelit-belit itu membuat sebagian masyarakat sulit mengaksesnya.
Baca Juga:
Pemkab Dairi Siap Dukung Gugus Tugas Polri Sukseskan Ketahanan Pangan
"Terlalu rumit ya, kasian kalau orang miskin dia tidak terlalu familiar dengan ini," kata Risma saat meninjau langsung penyaluran BPNT, di Kantor Kecamatan Tambaksari, Senin (27/12).
Ia mengatakan ada beberapa kendala yang memperlambat penyaluran BPNT. Yang pertama, banyak masyarakat yang belum memperoleh kartu sembako atau BPNT.
"Pertama, masih banyak yang belum menerima kartu sembako atau BPNT. Kalau belum punya kartu otomatis enggak bisa dapat BPNT," ujarnya.
Baca Juga:
Polsek Bagan Sinembah Gelar Kegiatan Launching Gugus Tugas Polri dan Ketapang.
Kendala kedua yang ditemui Risma, yakni masyarakat masih belum mengetahui bahwa BPNT dari pemerintah ini diberikan sebanyak dua kali ekstra dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
"Masyarakat sering tidak tahu sebetulnya kartu sembako atau BPNT itu pemerintah dalam rangka PPKM memberikan 2 kali ekstra. Nah kadang itu enggak terambil [satu kali], sehingga tadi saya cek itu ternyata bisa ambil," ucapnya.
Kendala ketiga yakni, masyarakat tidak mengetahui bahwa apabila masyarakat telah menerima BPNT, mereka juga boleh mengambil bantuan yang termasuk dalam Program Keluarga Harapan (PKH).
