WahanaNews-Natuna | DPRD Natuna menggelar Rapat Dengar Pendapat atau RDP terkait aktivitas tambang pasir kuarsa di sana.
Rapat dengar pendapat yang berlangsung di ruang rapat DPRD Natuna, Jalan Yos Sudarso, Kota Ranai, Senin (19/6/2023).
Baca Juga:
Bupati Natuna Paparkan Sejumlah Capaian Pembangunan Selama Dua Tahun
Ketua DPRD Natuna, Daeng Amhar selaku pimpinan rapat mengatakan bahwa RDP kali ini dilaksanakan atas usulan Aliansi Pemuda Peduli Natuna.
Untuk membahas masalah tersebut, pihaknya juga mengundang perwakilan PT Indokarisma Jaya atau PT IKJ selaku penambang pasir kuarsa di Natuna.
Kemudian Bea Cukai Natuna, Plh Sekda Natuna serta sejumlah Kepala OPD Natuna dan Anggota DPRD Natuna.
Baca Juga:
Bupati Natuna Ajak Masyarakat Lestarikan Kesenian dan Budaya
Dalam rapat tersebut, Ketua Aliansi Pemuda Peduli Natuna, Said Roni mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung investasi di Natuna.
Terlebih hal tersebut dapat menambah PAD Natuna.
Ia meminta pihak PT IKJ untuk tidak menutup-nutupi sesuatu yang dianggap penting.
Salah satunya berapa jumlah tonase pasir kuarsa yang sudah diekspor keluar negeri.
"Kami yakin ini ada sebuah prestasi, jadi tolong hal ini jangan ditutup-tutupi, dan tolong pertanyaan kami dijawab poin ke poin," ujar Said.
Sebelum dialog berlangsung, terlebih dahulu Ketua DPRD Natuna mengingatakan agar berlangsung dengan aman, tertib dan tidak anarkis.
"Pihak tambang jangan alergi dengan kritik-kritik. Lembaga ini memang tempat untuk berekspresi namun tidak boleh anarkis," ujar Amhar.
Pada kesempatan itu, pihak PT IKJ memaparkan dan menampilkan sejumlah surat perizinan yang sudah dikantongi, mulai dari IUP hingga izin ekspor.
Menurutnya, dengan perizinan yang ada dan kegiatan tambang hingga ekspor pasir kuarsa sudah sesuai dengan jalurnya.
"Kami menerima undangan ini untuk menjelaskan segala hal yang ditanyakan masyarakat maupun aliansi, agar pemikiran tidak terlalu liar," ujar perwakilan PT IKJ, mengenakan baju kemeja dan kacamata.
Sementara itu, pihak Bea Cukai Natuna juga mengakui bahwa sudah menerima laporan kegiatan ekspor yang dilakukan PT IKJ.
"Semua kegiatan ekspor itu ada laporan nya dan kami hanya sebatas mengawasi dan memberikan layanan," kata perwakilan Beacukai Natuna.
Di sisi lain, Anggota DPRD Natuna, Junaidi mengungkapkan bahwa dirinya sepakat dengan aliansi.
"Sebenarnya simpel saja yang diharapkan, seperti yang ditanyakan, berapa tonase dan berapa PAD apakah itu sudah sesuai. Apakah ada tim khusus dari Pemda untuk menghitung itu. Atau hanya mendapatkan salinan pengekspor pasir itu?," kata Junaedi.
Namun saat pertanyaan itu dilontarkan, terpaksa rapat ditunda sesaat untuk menyambut kedatangan Bupati Natuna, Wan Siswandi.
"Kami minta tanggapan pak Bupati terkait apa saja keuntungan investasi ini. Apa yang bisa disampaikan terkait prestasi ini?," tanya Ketua DPRD Natuna.
Bupati Natuna Wan Siswandi menyatakan bahwa dirinya menyambut baik apa yang sudah berjalan.
Ia juga mengatakan jika tim aliansi bebas berpendapat.
"Saya menyampaikan dari poisisi pemerintah saja tidak lebih dari situ. Kalau bicara tambang UU tahun 2003 nomor 14, kalau perusahaan jalan memang harus setor pajak. Kemarin kita sudah menerima PAD dari tambang pasir kuarsa ini, yang pertama Rp 1,2 miliar dan terakhir Rp 4,2 miliar," ujar Bupati Natuna.
Menurut Wan Siswandi, kegiatan pertambangan harus sesuai dengan tata ruang, jika sesuai itu dapat dijalankan.
Di sisi lain, Khalid anggota Aliansi Pemuda Peduli Natuna menanyakan terkait rencana pengoperasian tambang pasir kuarsa di Pulau Subi, Natuna.
Menurutnya, Subi merupakan pulau kecil, jika dioperasikan tambang pasir kuarsa di sana dapat berdampak dengan alam dan lingkungan.
"Coba Rudi jelaskan berapa perusahaan yang akan beroperasi di sana (Subi) dan sudah terdaftar di kita," ujar Bupati Natuna.
Rudi dari BPKAD Natuna menjelaskan bahwa ada tujuh perusahaan yang tengah melakukan pendataan.
Empat di antaranya bahkan sudah berproses.
"Diperkirakan pasir juarsa di Subi sekitar 500 Hektare," jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Natuna menjelaskan bahwa kewenangan daerah terkait tambang tidak ada.
Meski begitu, lanjut Amhar bahwa dalam waktu dekat ini provinsi akan melakukan tata ruang.
"Nanti kalau tidak setuju, aspirasi itu dapat disampaikan lewat anggota DPRD Provinsi dapil Natuna, itulah satu-satunya jalan," kata Amhar.
Bahar anggota DPRD Natuna mengatakan, dalam penjelasan tadi dirinya melihat ada hal-hal yang kelihatan canggung.
"Kalau bicara untung, kenapa harus takut-takut. Tidak ada yang harus ditakuti sebenarnya," ujar Bahar.
Menurutnya, jika hal ini tidak diperjelas maka dirinya sebagai anggota DPRD akan dianggap ada persekongkolan dengan pihak tambang.
"Jadi tolong hal ini dijelaskan dengan rinci," imbuhnya.
Mengenai pengoperasian tambang pasir kuarsa di Subi, Bahar meminta pihak tambang juga melihat pemerintahan setempat.
"Subi itu ada tatanan pemerintahannya, setidaknya ada permisi, jangan seperti penyolong dan jangan ada yang ditutup-tutupi," imbuhnya.
Selanjutnya, pihak PT IKJ melanjutkan pemaparan soal ekspor tambang.
"Terkait kelengkapan ekspor, perusahaan kami menggunakan jasa pihak ketiga," katanya.
Selama beroperasi di Natuna, khususnya wilayah Teluk Buton, Kelarik. PT IKJ telah melakukan ekspor pasir kuarsa sebanyak tiga kali.
"Yang pertama sekitar 48 ribu ton, kedua 168 ribu ton dan yang terakhir sekitar 167 ton," ucapnya.
Yuni perwakilan BPKAD Natuna mengatakan bahwa terkait ekspor tambang pasir kuarsa, pemerintah daerah Natuna sudah menerima setoran dari PT IKJ.
"Setoran PT IKJ terkait pasir kuarsa sudah kita terima sebanyak dua kali. Yang pertama sekitar Rp 1,2 miliar, kemudian Rp 4,2 miliar, sementara yang terakhir itu belum kita terima. Nilainya sekitar Rp 4,19 miliar," jelasnya.
Mengingat kegiatan pertambangan pasir kuarsa di Natuna sudah berjalan dan sudah melakukan kegiatan ekspor tiga kali, Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna meminta agar pihak perusahaan segera membangun smelter.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Natuna Wan Siswandi dalam forum tersebut.
"Kalau bisa di Natuna dibuat smalter, karena itu dapat menambah lapangan pekerjaan, sebab potensi pasir kuarsa kita juga masih banyak," ujar Bupati Natuna.[ss]
