WahanaNews-Kepri | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi mengesahkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT Pelayanan Listrik Batam (PLN) Batam, anak usaha PT PLN (Persero), yang akan berlaku tahun 2023-2032.
Salah satu urgensi yang membuat disahkannya RUPTL PLN Batam adalah kondisi kekurangan pasokan listrik yang terjadi di wilayah Batam dan Kepulauan Riau.
Baca Juga:
Era Energi Terbarukan, ALPERKLINAS: Transisi Energi Harus Didukung Semua Pihak
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu mengatakan cadangan listrik (reserves margin) di Batam semakin menipis, sehingga dia mendorong keandalan listrik di wilayah Batam.
Dengan begitu, dalam jangka waktu dekat, Jisman mengatakan bahwa pihaknya akan segera mengaliri listrik di wilayah Batam dengan mentransmisikan listrik dari wilayah Sumatera ke Batam.
"Kita dorong transmisi Sumatera-Batam," ungkap Jisman dilansir dari CNBC Indonesia, Senin (29/5/2023).
Baca Juga:
Urgensi Krisis Iklim, ALPERKLINAS Apresiasi Keseriusan Pemerintah Wujudkan Transisi Energi Bersih
Dia mengatakan, melalui pengesahan RUPTL 2023-2032 ini menunjukkan pemerintah mendukung komitmen PT PLN Batam untuk meningkatkan keandalan pasokan tenaga listrik.
"Melalui pengesahan RUPTL tersebut, diharapkan dapat tercapai sistem tenaga listrik PT PLN Batam yang lebih andal untuk kebutuhan industri, bisnis termasuk data center dan rumah tangga yang pada akhirnya dapat meningkatkan investasi di Batam," ungkapnya dalam acara Diseminasi RUPTL PT PLN Batam (26/5/2023).
Perlu diketahui, pada 19 Mei 2023 lalu Menteri ESDM Arifin Tasrif telah mengesahkan RUPTL PT PLN Batam 2023-2032 melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 93.K/TL.01/MEM.L/2023 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Pelayanan Listrik Nasional Batam tahun 2023 sampai dengan tahun 2032.
Saat ini pasokan tenaga listrik PT PLN Batam seluruhnya bersumber dari pembangkit fosil yang terdiri dari pembangkit berbahan bakar gas sebesar 142,5 MW dan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar 39 MW yang dioperasikan oleh PT PLN Batam. Selain itu, terdapat juga pembangkit berbahan bakar gas sebesar 315,4 MW dan batu bara sebesar 99 MW yang bekerja sama dengan produsen listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP).
Sebelumnya, PT PLN Batam telah memiliki RUPTL, namun rencana pembangkit yang ada dalam RUPTL tersebut nyatanya belum dapat mengimbangi peningkatan kebutuhan tenaga listrik dan belum mengantisipasi tuntutan tenant akan kebutuhan green energy.
Dalam RUPTL 2023-2032, PT PLN Batam memproyeksikan kebutuhan tenaga listrik 10 tahun ke depan akan meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 6% per tahun. Peningkatan kebutuhan tersebut akan dipasok dengan tambahan daya sejumlah 860 MW yang terdiri dari PLTS (Surya) 126 MW, PLTG (Gas) 50 MW, PLTGU (Gas dan Uap) 159 MW, dan PLTMG (Gas dan Solar) 125 MW, serta dan kerja sama antarwilayah usaha dengan PT PLN (Persero) 400 MW.
Adapun, ini merupakan pertama kalinya PT PLN Batam memiliki RUPTL dengan lompatan target bauran EBT yang signifikan yaitu mencapai 24% pada tahun 2026 dan terus meningkat secara bertahap hingga mencapai 35% pada tahun 2032. Peningkatan bauran EBT tersebut akan dicapai dengan pengembangan PLTS di Pulau Batam dan penyaluran tenaga listrik berbasiskan EBT dari grid Sumatera melalui interkoneksi Sumatera-Batam nantinya.
"Proyeksi bauran EBT yang pada akhir periode RUPTL sebelumnya hanya sekitar 0,5% dan meningkat pada RUPTL terbaru menjadi sekitar 35%, lebih tinggi dari target nasional tahun 2032. Hal ini sejalan dengan semangat pemerintah dalam mendorong transisi energi menuju Net Zero Emission (NZE)," tambah Jisman.
Untuk mengimplementasikan rencana dalam RUPTL PT PLN Batam tersebut, Jisman menyebut pentingnya kontribusi dan peran aktif dari para stakeholder termasuk PT PLN (Persero) dalam merealisasikan Interkoneksi Sumatera-Batam-Bintan. Ia mengharapkan para pemangku kepentingan dapat mendukung terwujudnya peningkatan keandalan pasokan listrik di Batam.[ss]
