Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini menambahkan bahwa pendekatan pembangunan berbasis aglomerasi kawasan perlu terus diperkuat agar dampaknya bisa menjangkau wilayah hinterland dan tidak hanya terkonsentrasi di kota utama.
“Jangan sampai pertumbuhan hanya terserap di pusat-pusat kota besar. Kita ingin KEK Batam mampu menghidupkan rantai pasok industri maritim nasional, dari galangan kapal, logistik pelabuhan, hingga ekowisata bahari yang inklusif,” tegas Tohom.
Baca Juga:
Irhan Hukmaidy: Ekonomi Biru Fokus Utama Ekosistem Laut Kaltim Berkelanjutan
Ia juga menggarisbawahi pentingnya evaluasi reguler terhadap hambatan-hambatan teknis yang dihadapi para pelaku usaha di sektor ini.
“Dibutuhkan dialog aktif antara pengelola kawasan dan investor. Kalau pelaku usaha diberi ruang untuk menyuarakan kendala mereka, maka proses perbaikan akan lebih cepat dan efisien,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Kepala BP Batam yang juga Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, menyampaikan komitmennya untuk mendorong percepatan investasi di sektor industri maritim dan pariwisata bahari.
Baca Juga:
Kaltim Terapkan Konsep Ekonomi Biru Bidang Kelautan dan Perikanan
Menurutnya, posisi strategis Batam di jalur pelayaran internasional serta infrastruktur yang memadai menjadi modal kuat dalam mewujudkan Batam sebagai pusat ekonomi maritim unggulan nasional.
“Kami terus berkomitmen untuk menyederhanakan regulasi dan memberikan pelayanan perizinan yang mudah dan cepat. Kami juga membuka pintu komunikasi selebar-lebarnya bagi para pelaku usaha agar kendala yang ada dapat segera diselesaikan,” ujar Li Claudia, beberapa waktu lalu.
Ia berharap kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dapat memperkuat daya saing Batam di sektor maritim dan pariwisata bahari, sekaligus mendukung target strategis Presiden Prabowo dalam penguatan ekonomi biru Indonesia.
