Ia juga menegaskan bahwa BP Batam akan menerapkan perencanaan partisipatif dengan melibatkan tenaga profesional, dunia usaha, dan masyarakat dalam pembangunan lima tahun ke depan.
Amsakar berharap agar seluruh program pengembangan wilayah dapat direalisasikan secara optimal sesuai Panduan Rancang Kota (PRK).
Baca Juga:
Kementerian PANRB Dorong Penyederhanaan Proses Bisnis dan Penguatan Organisasi BP Batam
“Kami juga telah membahas sejumlah prioritas, termasuk percepatan pengurusan perizinan. Saya menekankan bahwa seluruh penyelenggaraan pemerintahan harus mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK),” tegasnya.
Senada, Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra menekankan bahwa pihaknya akan terus membuka ruang komunikasi dengan pelaku usaha, dan berkomitmen untuk tidak mempersulit proses perizinan selama sesuai aturan.
“Kami ingin memberikan yang terbaik untuk Batam. Jika ada kendala, sampaikan. Kami tidak ingin lagi mendengar investasi terhambat karena proses perizinan yang rumit,” tegasnya.
Baca Juga:
Batam Kuatkan Peran sebagai Motor Pertumbuhan Investasi Nasional
Acara ini juga turut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam.
[REDAKTUR: MIRZA ANTONI]
