“Saya kira satu daerah akan cepat maju jika investasi dikembangkan. Saya selaku gubernur pasti mendukung investasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Persoalan di Tanjung Banun dan Rempang hanyalah soal pendekatan publik. Dengan komunikasi yang tepat, kegaduhan dapat dicegah,” jawab Ansar.
Ansar menegaskan, PSN sepenuhnya merupakan kewenangan BP Batam, dan dirinya beberapa kali turun ke lapangan namun merasa tidak dilibatkan.
Baca Juga:
Berkampanye, Imelda Liliana Muhidin Tawarkan Aplikasi Daring SanguPalu
“Prinsip saya adalah merangkul semua pihak dengan komunikasi yang baik. Namun, dalam beberapa pertemuan terkait PSN, peran gubernur tidak terlalu dipertimbangkan, karena PSN dianggap sepenuhnya kewenangan BP Batam," kata Ansar.
Ansar menjelaskan bahwa telah melakukan komunikasi dengan tokoh masyarakat untuk mengambil pendekatan bertahap. Semua pihak yang menentang diajak berdialog. Di proyek lain, seperti Bintan Alumina Indonesia, yang juga memiliki cakupan besar, tidak ada konflik karena kita merangkul semua pihak dengan baik.
Baca Juga:
Blusukan di Pasar Pagi, Bobby Ajak Masyarakat Gunungsitoli Pilih yang Terbaik
[REDAKTUR: MIRZA ANTONI]
