"Bila RUU ini ditetapkan menjadi Undang-undang maka akan menjadi pemicu kebangkitan ekonomi dan kemajuan pembangunan di daerah kepulauan, sehingga kehidupan ekonomi dan masyarakat serta pemerataan pembangunan dapat tercapai," ucap Ansar.
Ansar turut memaparkan hasil penilaian sistem merit di lingkungan Pemprov Kepri, di mana pada tahun 2021 mencapai 291 atau mengalami peningkatan 10 poin dari tahun 2020.
Baca Juga:
Kejari Natuna Lakukan Sosialisasi Hukum Terkait Perundungan pada Siswa SMAN 1 Palmatak
Adapun aspek yang dinilai antara lain perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karier, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, serta sistem informasi.
"Adapun mengenai penambahan nilai sistem merit di lingkungan Pemprov Kepri dari sisi pengadaan pegawai, Pemprov Kepri sudah memiliki kebijakan internal terkait pengadaan ASN dan diperbaharui sesuai kebutuhan serta dilaksanakan secara konsisten. Dari sisi penggajian, penghargaan dan disiplin, tunjangan kinerja sudah memperhitungkan hasil penilaian kinerja sebagai faktor utama di samping disiplin kerja," ungkapnya.
Gubernur Ansar juga membawa matriks daftar inventaris masalah selain RUU Daerah Kepulauan dan manajemen sumber daya aparatur. Antara lain, Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, implementasi Permen ESDM 37 tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest, serta FTZ menyeluruh di Pulau Bintan dan Karimun.
Baca Juga:
Desa Bayat di Anambas Kini Bisa Menikmati Listrik Selama 14 Jam
Kemudian implementasi Peraturan Menteri Keuangan 199 tahun 2019 tentang Ketentuan Kepabeanan Cukai dan Pajak atas Impor Barang Kiriman, serta percepatan jaringan telekomunikasi Base Transceiver Station (BTS).
Sementara itu, beberapa agenda pembahasan dalam Rakernas APPSI di Bali tahun ini, di antaranya mengenai reformasi birokrasi yaitu penerapan sistem merit dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, serta penerapan otonomi daerah terkait Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.[zbr]
