Mengharapkan Pemda agar proporsional dalam menyusun APBD perubahan mengingat situasi anggaran daerah yang tidak stabil.
Dan meminta Pemda menyusun anggaran perubahan agar lebih terfokus kepada pembayaran hutang daerah pada kegiatan tahun sebelumnya serta jangan sampai terjadi hutang lagi di tahun anggaran berikutnya.
Baca Juga:
Bikin Rontok Subsidi BBM, Ini Dampak Perang Iran Vs Israel ke RI
Sedangkan dari Fraksi PAN yang disampaikan oleh Wan Ricci Saputra, meminta agar RAPBD dan perubahan Ranpeda ini betul-betul dimaksimalkan agar menghasilkan APBD dan peraturan daerah yang benar-benar memenuhi keinginan masyarakat kabupaten Natuna.
Sekaligus mengharapkan agar pemda mengoptimalkan dan meningkatkan pendapatan daerah dengan mencari sumber pendapatan yang sah melalui kajian potensi yang ada di kabupaten Natuna.
Terakhir fraksi PPDN yang disampaikan oleh Wan Aris Munandar, menyarankan agar pemda untuk terus melakukan rasionalisasi pada masing-masing opd agar tercapainya efisiensi dan efektif dalam pengelolaan anggaran secara maksimal agar diserap oleh masyarakat.
Baca Juga:
Harga BBM Turun di Musim Mudik Lebaran, Ini Daftarnya
Fraksi PPDN terus mendorong pemda untuk fokus pada program-program pemulihan ekonomi masyarakat antara lain melalui kerjasama lembaga keuangan dengan menyediakan modal usaha tanpa bunga sebagaimana telah digagas oleh provinsi kepulauan Riau untuk para pelaku UMKM.
Mengingatkan agar pemda melakukan akselerasi untuk menggenjot peningkatan PAD melalui kajian dan kerjasama akademis terhadap potensi-potensi yang ada.
Menyarankan kepada Pemda untuk mencari solusi atas anggaran tunda salur yang berkepanjangan sehingga berdampak pada keterlambatan dalam penyelesaian pembayaran pembayaran terhadap kegiatan giliran yang sudah berjalan.
