Kepala Kanwil DJPb Kepri meminta agar DIPA dan TKD 2024 dapat segera dilaksanakan, sehingga manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat.
"Pelaksanaan APBN diharapkan meningkatkan sinergi dan harmonisasi kebijakan APBN dan APBD melalui penyelarasan pembangunan di daerah, meningkatkan optimalisasi kebutuhan belanja yang fokus pada hasil, dan meningkatkan percepatan proses DIPA agar manfaatnya dirasakan masyarakat," ungkapnya.
Baca Juga:
Dukung Pemutihan Pajak Kendaraan, Jasa Raharja Kepri Buka Layanan Kesehatan Gratis di Samsat Batu Aji
Ia menyampaikan bahwa prioritas APBN 2024 antara lain untuk antisipasi risiko dan ketidakpastian, monitoring dan sinergi Dana Desa untuk mendukung prioritas nasional dalam menghilangkan kemiskinan ekstrem, menurunkan prevalensi stunting dan pengendalian inflasi.
Selain itu, integritas anggaran juga harus disertai tata kelola yang bertanggung jawab, serta mendorong pembiayaan kreatif sebagai alternatif percepatan pembangunan infrastruktur di daerah.
Indra optimistis dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait lainnya akan memudahkan dalam menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang mungkin akan terjadi pada tahun 2024.
Baca Juga:
Berhasil Bangun Infrastruktur, Ansar Ahmad Pemimpin Pilihan untuk Keberlanjutan Kepri
"Dengan sinergi yang erat, akan menghasilkan efek ganda yang lebih kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kepri," demikian Indra.
Sementara, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengimbau instansi vertikal maupun pemerintah daerah dapat menggunakan APBN sesuai prioritas, dengan fokus pada hasil, transparansi dan akuntabilitas.
Ia juga mengajak semua pihak terkait dapat menempatkan APBN dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
