KEPRI.WAHANANEWS.CO, Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kembali menyelenggarakan Kepulauan Riau Ramadhan Fair (KURMA) 2026 sebagai rangkaian kegiatan menyemarakkan bulan suci Ramadan sekaligus mendorong penguatan UMKM dan ekonomi kreatif daerah.
Kegiatan ini diawali dengan Bazar Ramadan yang berlangsung pada 20 Februari hingga 14 Maret 2026, sementara puncak kegiatan KURMA 2026 digelar pada 2–8 Maret 2026 di Kawasan Gurindam 12, tepatnya di Halaman Gedung Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang, mulai pukul 16.00 WIB hingga selesai.
Baca Juga:
Menko AHY dan Wagub Nyanyang Hadiri Perayaan Imlek 2577 di Nagoya Batam
Persiapan pelaksanaan KURMA 2026 dibahas dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Luki Zaiman Prawira bersama Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepri Hasan, Kamis (12/2/2026) di Gedung Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
Luki menegaskan bahwa KURMA 2026 bukan sekadar bazar Ramadan, melainkan bagian dari strategi penguatan ekonomi syariah dan pemberdayaan UMKM daerah.
Adapun, tegas Luki, khusus untuk Bazar UMKM sendiri dilakukan dalam rangka mendukung Bulan Suci Ramadhan guna memudahkan masyarakat berbelanja mencari kebutuhan selama puasa.
Baca Juga:
Kickoff SERAMBI 2026, Pj Sekda Kepri: Rupiah Harus Hadirkan Makna dan Stabilitas
“KURMA harus menjadi ruang bertemunya ekonomi rakyat, pelayanan publik, dan syiar Ramadan dalam satu kawasan. Kita ingin Ramadan ini memberi dampak langsung bagi pelaku UMKM, memperkuat ekonomi kreatif, dan sekaligus memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintah,” ujar Luki.
Ia menambahkan bahwa kehadiran tenant UMKM menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi dalam membangun ekosistem usaha yang berkelanjutan. “UMKM adalah tulang punggung ekonomi Kepri. Melalui KURMA 2026, kita ingin mendorong perputaran ekonomi lokal semakin meningkat dan masyarakat merasakan langsung manfaatnya,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa KURMA 2026 dirancang sebagai event terpadu yang melibatkan berbagai perangkat daerah, instansi vertikal, perbankan, hingga komunitas.
