Selain itu, menurut Ansar, masih banyak hal yang harus dipenuhi masing-masing OPD karena dalam waktu dekat akan ada evaluasi nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) dan penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).
Berdasarkan data Sistem Pengawasan Siera BPKP yang dipaparkan Biro Pengadaan Barang dan Jasa, lanjutnya, masih ada 4 kabupaten/kota di Kepri yang sampai tanggal 26 Agustus 2022 yang belum memenuhi target progres pelaksanaan P3DN.
Baca Juga:
Disnakertrans Bantul Dapat Kuota Empat KK untuk Program Transmigrasi 2024
Ia juga memaparkan bahwa dari 17 etalase, terdapat 581 produk yang tayang di katalog lokal Provinsi Kepri dan sudah 9 transaksi pada katalog lokal tersebut dengan total nilai Rp1,525 miliar.
"Mengenai penilaian LPPD, sampai 31 Juli 2022 yang lalu, persentase tingkat keterisian e-SPM TWI oleh daerah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kepri telah mencapai 62,50 persen dengan nilai cukup," katanya.
Sementara, Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Kepri Zulhendri mengatakan permasalahan dalam mempersiapkan LPPD, antara lain masih kurangnya perhatian Kepala OPD untuk secara serius mengarahkan, menegaskan, dan memantau petugas LPPD di OPD-nya.
Baca Juga:
Pemkab Bantul Berikan Motivasi dan Penghargaan untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan OPD
"Kemudian beberapa OPD belum melengkapi data dukung serta rincian data yang diminta tim pusat, lalu komitmen dan konsistensi antara dokumen perencanaan dengan realisasi kegiatan belum maksimal," ujar Zulhendri.
Pihaknya meminta agar cara-cara untuk meningkatkan jumlah tayang e-katalog diidentifikasi OPD, sehingga dalam evaluasi P3DN nasional nantinya akan menaikkan posisi Kepri. Ia juga meminta agar OPD yang masih belum melengkapi data LPPD yang diperlukan untuk segera melengkapinya.
"Karena ini rapor kita, walau kita ini provinsi kecil, tidak boleh dipandang sebelah mata. Penuhi kerja-kerja untuk membangun performance daerah," kata Zulhendri.[zbr]
