Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini mengungkapkan pentingnya integrasi proyek ini dengan tata ruang dan tata kelola kawasan yang berbasis prinsip aglomerasi ekonomi.
Menurutnya, Batam, Bintan, dan Tanjung Pinang sudah sejak lama digadang-gadang sebagai simpul pertumbuhan baru, namun seringkali gagal lepas landas akibat fragmentasi kelembagaan dan tumpang tindih regulasi.
Baca Juga:
Sebagian Besar Kawasan Otorita Danau Toba Penghasil Kemenyan Terbesar di RI, MARTABAT Prabowo-Gibran Dukung Luhut Pandjaitan Dorong Hilirisasi
“Kalau kita ingin proyek ini benar-benar efektif, maka desain kawasan industri hijau itu harus terhubung erat secara spasial dan fungsional. Jangan sampai setiap kawasan berdiri sendiri dan saling bersaing dalam memperebutkan investor. Pendekatannya harus kolaboratif, bukan kompetitif,” ungkap Tohom.
Ia juga mengusulkan agar pemerintah segera membentuk satuan tugas lintas kementerian dan pemerintah daerah yang khusus mengawasi pelaksanaan proyek ini, termasuk mengawal aspek kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan dan perlindungan konsumen energi hijau di masa depan.
“Jangan sampai proyek ini jadi ladang konflik antara investasi dan ekologi. Skema insentif, jaminan hukum, dan keterlibatan masyarakat sipil harus dirancang sejak awal. Kita tidak boleh mengulang kegagalan industrialisasi di masa lalu yang tidak inklusif dan penuh ketimpangan,” tambahnya.
Baca Juga:
Koordinasi dan Pengawasan Jadi Kunci Percepatan Pembangunan IKN, MARTABAT Prabowo-Gibran Ajak Seluruh Elemen Dukung Otorita IKN
Sebelumnya, Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, dalam Forum Bisnis dan Pernyataan Bersama di Paviliun Indonesia World Expo 2025 Osaka, menyatakan bahwa penandatanganan proyek investasi ini merupakan bagian dari langkah strategis untuk mewujudkan Green Economic Corridor di Kepulauan Riau.
Proyek ini menjadi pilot project energi hijau dari hulu ke hilir pertama di Indonesia dan akan masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026.
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
