MARTABAT, Tohom mengungkapkan bahwa langkah ini sangat sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029, di mana investasi menjadi motor penggerak kedua terbesar setelah konsumsi.
"Kami melihat ini bukan sekadar kerja teknokratik, tapi bagian dari visi besar pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membentuk tata kelola ekonomi yang inklusif, efisien, dan kompetitif di kawasan strategis seperti Batam," tambahnya.
Baca Juga:
Dorong Pertumbuhan Ekonomi, PLN UP3 Cirebon Naikkan Daya PT Tantra Fiber Industri Jadi 2.075 kVA
Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini menyebut bahwa pembentukan desk investasi merupakan kunci penting dalam membangun agglomeration effect, yakni efek sinergis antara kawasan industri, perumahan, pelabuhan, dan digital economy.
"Kalau kita ingin Batam jadi lokomotif industri digital dan manufaktur, maka semua simpul kebijakan, dari izin, lahan, SDM, hingga fiskal, harus terintegrasi. Desk ini adalah embrio dari sistem aglomerasi modern. Pemerintah daerah tidak bisa kerja sendiri, perlu koneksi langsung dengan pusat,” terangnya.
Ia juga menyoroti bahwa keberhasilan investasi bukan hanya soal angka realisasi, tapi juga kualitas proyek dan daya serap tenaga kerja lokal.
Baca Juga:
PLN UP3 Cirebon Perkuat Iklim Investasi Lewat Penambahan Daya di Sektor Industri
Oleh karena itu, Tohom mendorong agar desk tersebut juga memiliki fungsi evaluatif dan bukan sekadar administratif.
"Masyarakat perlu mendapat manfaat langsung dari investasi. Artinya, desk investasi juga harus mampu menyeleksi dan mengarahkan proyek-proyek yang berdampak luas, bukan hanya capital intensive tetapi juga labor intensive," bebernya.
Sebelumnya, Menteri Rosan Perkasa Roeslani menyatakan bahwa investasi adalah pilar penting dalam target pertumbuhan ekonomi nasional, dan desk yang dibentuk di KPBPB Batam akan membantu mempercepat proses perizinan serta menyederhanakan koordinasi antara pemerintah pusat dan otoritas Batam.
