"Tentunya dengan terpilihnya kepengurusan baru harus mampu menerjemahkan peraturan organisasi. Ke depannya kita berharap PP sebagai Ormas mempunyai cara padang dan pengelolaan yang berbeda," ucap Ahmad.
Ia juga berharap kantor-kantor PP yang ada di Riau harus bisa digunakan untuk pelayanan publik.
Baca Juga:
Gelar Naker Expo, Kemnaker Sediakan Puluhan Ribu Lowongan Pekerjaan di Tiga Kota
"Tidak bisa lagi kantor PP hanya tempat berkumpulnya orang-orang yang hanya mengurus demi kepentingan dirinya sendiri. Tapi kantor PP harus berubah, perubahan pelayanan, mindset organisasi harus kita ubah, tidak lagi kantor PP menjadi tempat sakral," imbuhnya.
Lanjutnya, kantor PP bisa digunakan sebagai sentra pelayanan publik seperti tempat pengajian dan sunatan masal untuk kepentingan masyarakat.
Karena katanya, sejatinya organsiasi PP itu harus bisa menjadi harapan seluruh masyarakat.
Baca Juga:
Sudinkes Jakarta Barat Ingatkan Rumah Sakit Terus Terapkan Pelayanan Berbasis Hospitality
"Ini bukan pekerjaan mudah, tapi kalau kemudian kita sekian puluh tahun menjadikan kantor PP tempat sakral maka kemudian kita harus mampu mentransformasikan diri kita dengan kepentingan masyarakat," imbuhnya.
Katanya lagi, baik buruknya PP di Riau ada di pundak Anto Rachman. Ketua MPW, katanya juga harus menandatangi pakta integritas bahwa ketika 6 bulan tidak bisa menjaga amanat maka harus mengundurkan diri secara otomatis.
"Kita tidak bisa lagi melihat masa lalu, kita masuk di era milenial dan harus menatap mada depan. Saya percaya Bung Anto mampu melakukan transformasi dan kemudian menjaga harapan masyarakat Riau," tutupnya. [kaf]
