"Saya dukung aliansi ini ada sebagai kontrol sosial, supaya pihak investor juga memperhatikan apa yang menjadi tuntutan masyarakat. Saya selaku wakil rakyat tentu pro rakyat," ujarnya.
Namun di sisi lain, Daeng mengatakan, pihaknya juga harus memperhatikan kepentingan daerah dan negara.
Baca Juga:
Optimalisasi Pemanfaatan Anggaran, Komisi I DPRD Kota Bekasi Minta OPD Lakukan Hal Ini
"Tambang ini kan kepentingan negara. Negara juga harus memikirkan daerah kita. Bagaimana mengelola tambang dengan baik, keuntungan untuk daerah seperti apa?," tutur Daeng Amhar.
Daeng Amhar kembali menegaskan, ia setuju dalam arti persoalan tambang harus dikelola secara baik. Ia juga menyetujui keberadaan Aliansi Natuna menggugat sebagai kontrol sosial, agar tambang bisa dikelola secara baik dan tidak semena-mena merusak lingkungan.
Soal rencana demo, ia meminta agar ditunda dulu.
Baca Juga:
Pemkot Bekasi Raih Opini WTP, Ini Harapan Anggota Komisi IV DPRD, Mubakhi
"Ini kan ada rencana dari aliansi mau demo tanggal 17 Mei ini. Saran saya kalau mau demo di tanggal 17 tidak tepat, karena hari itu momen MTQ, banyak tamu dari luar," katanya.
Ia lebih mengedepankan dialog dari pada demo, kecuali pihak perusahaan tidak mengindahkan kesepakatan dalam rapat, seperti memperhatikan ekosistem dan lainnya.
"Jadi saran saya jangan demo dulu," tutupnya.
