“Kadin melihat sendiri segala perizinan itu pengurusannya sampai sekarang sangat ribet atau rumit dan dipersulit. Dan sampai sekarang birokrasi itu masih jadi momok dan penghambat sektor usaha,” ujarnya, Kamis (28/7).
Harusnya setelah pandemi Covid-19, lanjut Ma’ruf, pelaku usaha diberikan semacam relaksasi, kenyataannya justru timbul biaya-biaya yang sangat tinggi.
Baca Juga:
Empat Oknum PNS Sudin CKTRP Jakpus Resmi Dilaporkan ke Inspektorat
Misalnya, UKL-UPL sekarang biayanya melonjak tinggi. Bahkan dua kali lipat dari sebelumnya. Pengurusan izin UKL-UPL dulu hanya Rp 12 juta, sekarang sampai Rp 60 juta.
“Sebenarnya BBK ini bisa dipoles menjadi tempat investasi yang kompetitif. Tetapi kepala daerah, seperti bupati, wali kota, dan gubernur, harus duduk bersama membicarakan kemerosotan sektor industri ini,” ujarnya.
Kadin Kepri, kata dia, akan mencoba merangkul semua kepala daerah di Kepri untuk bersama-sama membangkitkan kembali sektor industri seperti masa kejayaan industri era sebelumnya.
Baca Juga:
Kasektor Dinas Citata Duren Sawit Dipanggil Kejaksaan Negeri Jakarta
Ma’ruf berharap pemerintah di Kepri mampu mengembalikan Kepri ke kasta yang seharusnya.
“Kalau soal FTZ itu saya lihat klasik saja, slogan saja. Faktanya pelabuhan sampai sekarang tak selesai-selesai. Ongkos kontainer masih paling mahal, itu ada monopoli atau kongkalikong yang tak bisa diselesaikan. Kepri ini jadinya tempat berinvestasi yang mahal,” ujarnya.
Menurut Makruf, jika ingin Kepri, khususnya Batam, jadi tempat yang kompetitif untuk berinvestasi, perbaiki birokrasi, jadikan tempat investasi murah, bukan sebaliknya seperti saat ini tempat berinvestasi dengan biaya mahal dan berbelit-belit.[zbr]
